Pemerintah Ingin PPN Pertanian Tak Beratkan Petani

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil pertanian pada Jumat (28/12/2018).

Dia mengungkapkan, hal ini berawal dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan sejumlah pasal pada PP nomor 31 tahun 2007 yang menetapkan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan, sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Salah satu hasil perkebunan yang batal dibebaskan PPN yaitu kelapa sawit.

Darmin menyebutkan, putusan MA tersebut hanya menguntungkan bagi petani tandan buah segar. Sebab petani bisa melakukan restitusi pajak masukan.

Sementara itu, bagi petani lain yang tidak diolah dalam bentuk biji atau dalam bentuk segar, putusan tersebut memberatkan. Hal inilah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.

"Buat petani tandan buah segar bagus, tapi buat yang lain, karena dia dikelompokkan semuanya dalam satu kelompok di aturan yang lain itu membuat susah. Itu yang sedang kita cari jalannya," kata dia di kantornya, Jumat (28/12/2018).

Namun, Darmin enggan membeberkan alternatif apa saja yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dia mengaku masih harus melakukan banyak pembahasan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).  

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com