Top 3: Cerita Panjang Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa saham PT Freeport Indonesia sudah dikuasai Indonesia sebesar 51,2 persen dan resmi beralih ke PT Inalum, holding pertambangan.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari dirut PT Inalum dan dari CEO PT freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Jokowi pada Jumat kemarin.

Menurut Jokowi, hari ini juga merupakan momen yang bersejarah, setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973.

Artikel mengenai kronologi upaya pemerintah Indonesia untuk menguasai 51 persen saham Freeport ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu (22/12/2018):

1. Kronologi Upaya RI Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa saham PT Freeport Indonesia sudah dikuasai Indonesia sebesar 51,2 persen. Saham perusahaan tambang ini resmi beralih ke PT Inalum, induk holding pertambangan nasional.

Ini dinilai menjadi momen bersejarah. Memang, selama puluhan tahun, tambang emas ini dikelola perusahaan asal Amerika Serikat (AS) Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, di bawah bendera PT Freeport Indonesia. Tambang emas Freeport di Papua adalah salah satu yang terbesar di dunia.

Proses pengambilalihan saham Freeport Indonesia pun dimulai, terutama di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca artikel selengkapnya di sini

2. Tak Dapat Dana Bangun Tembok, Donald Trump Ancam Tutup Pemerintahan AS

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam untuk menutup pemerintahan (government shutdown) akibat tak mendapatkan anggaran untuk membangun tembok di perbatasan selatan negaranya. Jumlah anggaran yang dibutuhkan mencapai USD 5 miliar atau Rp 72,3 triliun (USD 1 = Rp 14.472).

Dilansir dari The Telegraph, Jumat (21/12/2018), Trump menolak menandatangani RUU untuk mendanai beberapa departemen penting pemerintahan karena tidak mendapat anggaran untuk tembok. Anggota Partai Demokrat diketahui menolak meloloskan anggaran tersebut.

"Presiden menginformasikan bahwa ia tidak akan menandatangani RUU itu, karena kekhawatirannya yang legitimate terkait keamanan perbatasan," ujar Paul Ryan, Petinggi Partai Republik di Senat.

Baca artikel selengkapnya di sini

3. Garuda Pertimbangkan Ambil Alih Pengelolaan Operasional AirAsia

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengaku mendapatkan tawaran dari AirAsia Indonesia untuk Kerjasama Operasi (KSO). Hanya saja, saat ini manajemen Garuda Indonesia masih mempertimbangkan hal itu.

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara mengatakan, pertimbangan yang tengah dilakukan adalah benefit apa yang diperoleh Garuda Indonesia jika kerjasama dengan AirAsia Indonesia.

"Ya mereka minta KSO dengan kita, tapi saya belum bicarakan detail. Kita akan kihat opportunity nya, kalarena AirAsia ini kuat di internasional, jadi kita support juga ke Citilink. Jadi kita terbuka," kata Ari Askhara.

Baca artikel selengkapnya di sini