Pemda Papua Beli 10 Persen Saham Freeport Pakai Cicilan Dividen

Oleh Pebrianto Eko Wicaksono pada 21 Des 2018, 19:36 WIB
Diperbarui 21 Des 2018, 21:03 WIB
Proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia. (Dok Inalum)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) resmi menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia. Dari total saham tersebut, sekitar 41,23 persen untuk Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Papua. 

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ‎Pemerintah Daerah Papua akan menyicil dengan dividen untuk memiliki porsi saham 10 persen PT Freeport Indonesia

 

"Saham Pemda Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh Inalum dan 40 persen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua," kata Budi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Menurut Budi, untuk memiliki saham 10 persen Inalum akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar USD 819 juta yang dijaminkan dengan saham 40 persen di IPMM. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen Freeport Indonesia yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut.

"Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah," ujar Budi.

Menurut Budi, struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan.

Untuk meningkatkan kepemilikan saham menjdi 51,23 persen Freeport Indonesia, Inalum  telah membayar USD 3.85 miliar kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto.

2 of 3

Jokowi: RI Rebut Freeport untuk Kemakmuran Rakyat

Jokowi Bicara Perkembangan Fintech di IMF-Bank Dunia 2018
Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam Bali Fintech Agenda IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). Jokowi mengaku mengacu pada kebijakan Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara kelahiran internet. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,2 persen telah resmi beralih ke PT Inalum (Persero). Hal ini sesuai dengan apa yang dilaporkan para Menteri ESDM Ignasius Jonan kepadanya dirinya di Istana sore ini.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari Dirut PT Inalum dan dari CEO Freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," ujar dia di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

 

Menurut Jokowi,‎ dengan resminya peralihan saham tersebut menjadi momen yang bersejarah bagi Indonesia. Terlebih setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Dengan kepemilikan mayoritas ini, akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Bahwa nantinya income pendapatan baik pajak, nonpajak, royalti lebih baik. Dan inilah kita tunggu. Mendapat laporan terkait lingkungan yang berkaitan dengan smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja," kata dia.

Selain itu, lanjut Jokowi, pemerintah pusat juga memastikan jika 10 persen saham Freeport akan menjadi milik masyarakat Papua melalui pemerintah daerah. Hal ini diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah tersebut.

"Dan juga masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Dan tentu saja Papua dapat pajak daerahnya," tandas dia.

3 of 3

Simak video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓