Menteri Susi Minta Mendag Kurangi Kuota Impor Garam

Ketika Menteri Susi Ajak Perang Melawan Sampah Plastik — Menteri KKP Susi Pudjiastuti memberi sambutan acara Family Day AGP di Pasar Akhir Pekan SCBD, Jakarta, Minggu (25/11). Susi mengajak masyarakat perang melawan plastik karena susah terurai dan menjadi penyumbang sampah terbesar. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti akan meminta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk menurunkan kuota impor garam. Hal ini guna memberikan ruang bagi petani garam lokal untuk meningkatkan produksinya.

Susi mengatakan, sejak tahun ini, kewenangan untuk impor garam dialihkan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sehingga sulit bagi KKP untuk mendorong peningkatan produksi garam di dalam negeri

"Kalau boleh KKP seperti 2016, KKP mengatur jumlah impor, memberikan bantuan biomembran seperti yang dilakukan tiap tahun, harga garam akan bagus untuk petani bisa mencapai Rp 2.000 dan industri garamnya akan terus naik karena mereka senang untuk mengundang pelaku lain untuk menjadi petani garam. Sekarang persoalannya tata niaga impor itu tidak ada di kami lagi," ujar dia di Kantor KKP, Senin (17/12/2018).

Jika kewenangan tersebut dikembalikan kepada KKP, lanjut Susi, dirinya meyakini produksi garam akan kembali meningkat.

"Kalau kita boleh mengatur seperti 2016, petaninya makmur, produksinya naik. Sekarang produksinya naik tapi harga kadang-kadang turun, karena pelaku impor impor pas panen," ungkap dia.

Oleh sebab itu, Susi akan mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan untuk menurunkan kuota impor garam. Dengan turunnya impor, maka harga garam petani akan meningkat sehingga bisa menjadi stimulan bagi petani meningkatkan produksinya.

"Makanya saya akan minta ke Menteri Perdagangan mengurangi kuota impor garam, saya akan minta secara surat, sesuai dengan jumlah produksi yang naik maka impor harus turun. Tidak boleh membanjiri pasar untuk menurunkan harga para petani. Tapi tata niaga udah diatur oleh Menteri Perdagangan. Saya akan menyurati untuk meminta," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Langkah pemerintah untuk membuka lebar-lebar izin impor pangan seperti beras, garam, dan gula menuai kontroversi. Pasalnya, izin impor terus ditambah dan dilakukan mendekati tahun politik. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun angkat bicara.

2 dari 2 halaman

Capai Swasembada Garam, RI Butuh Tambahan Lahan hingga 15 Ribu Hektar

Sebelumnya, Direktur Operasi PT Garam (Persero), Hartono mengatakan, Indonesia membutuhkan tambahan lahan garam sekitar 10.000 hingga 15.000 lagi untuk mencapai swasembada garam dan tak perlu lagi impor garam.

Dia mengatakan, saat ini, luas lahan yang memproduksi garam nasional, baik garam konsumsi maupun garam industri baru sebesar 30.000 hektar. Dengan demikian, total produksi garam per tahun sebesar 3 juta ton

"Padahal kebutuhan sekitar 4,4 juta ton. Jadi masih kurang 1,4 juta ton plus buffer tadi dirumuskan kurang lebih 2,2 juta ke depannya," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

"(4,4 juta ton) rata-rata kebutuhan garam konsumsi dan garam industri per tahun. (Kebutuhan) garam konsumsi tumbuh ikut kenaikan jumlah penduduk sekitar 10 persen per tahun, garam industri sekitar 5 sampai 7 persen per tahun," lanjut dia.

Oleh karena itu, dia memandang penambahan lahan produksi garam memang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri.

"Makanya untuk menambah itu ditargetkan tambahan lahan 10-15 ribu ha lagi. Kalau itu bisa berarti ada tambahan maksimal 1,5 juta ton. Dengan demikian total 4,5 juta ton berarti kita sudah bisa swasembada garam," ujar Hartono.