Kekurangan Guru, DPRD Kalimantan Selatan Sambangi BKN

Oleh Fitriana Monica Sari pada 17 Des 2018, 19:00 WIB
Ilustrasi tes CPNS (4)

Liputan6.com, Jakarta - Perwakilan Komisi I DPRD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan H Syahdillah mengklaim daerahnya masih kekurangan pegawai terutama untuk tenaga kesehatan dan pendidikan.

Syahdillah mengatakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018) tidak bisa mengakomodir keseluruhan kebutuhan di dua bidang tersebut.

“Pemprov Kalimantan Selatan masih kekurangan sekitar 4.000 tenaga guru dan tingkat kelulusan CPNS 2018 di daerah kami belum maksimal menutupi kebutuhan itu,” imbuhnya saat melakukan audiensi ke Kantor Pusat BKN Jakarta pada Jumat 14 Desember 2018, seperti dikutip dari laman BKN.

Menanggapi pernyataan itu, Kepala Bidang Fasilitas Penyelenggara Seleksi BKN Sa’i Mulyadi menjelaskan untuk tingkat kelulusan yang kecil dapat dijawab dengan kebijakan Ketua Panselnas, dalam hal ini Kementerian PANRB. Wewenang BKN hanya dalam pelaksanaan teknis seleksi CPNS.

Selanjutnya, untuk kekurangan tenaga guru, Sa’i menyampaikan Pemprov Kalimantan Selatan dapat melakukan rekrutmen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia juga menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung penyusunan aturan teknis PP tersebut.

"Bagi masyarakat yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS tahun ini karena terganjal oleh ketentuan yang berlaku bisa mengikuti seleksi PPPK dengan syarat antara lain minimal berusia 20 tahun," ujar dia.

Sekadar informasi, audiensi ini diikuti oleh 15 perwakilan dari DPRD Pemprov Kalimantan Selatan, yang terdiri dari Ketua Komisi I, Wakil ketua DPRD dan 15 anggota DPRD.

Sementara dari pihak BKN diwakili oleh Pranata Humas Muda Dyah Wulan Retno Kinasih, Kepala Bidang Fasilitas Penyelenggara Seleksi Sa’i Mulyadi, Kepala Seksi Pengadaan Kementerian Sumartiningsih dan Kepala Subbidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen.

2 of 2

Bisakah Seleksi CPNS Selesai Tahun Ini? Ini Jawaban BKN

Mengintip Seleksi CPNS 2018 di Gedung Wali Kota Jaksel
Peserta bersiap mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (26/10). Tes SKD CPNS diselenggarakan mulai 26 Oktober hingga 17 November 2018. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Proses tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2018 molor dari jadwal yang ditetapkan. Sebelumnya, jadwal pengumuman akhir peserta yang lolos seharusnya dilakukan 3 Desember kemarin. 

Namun, fakta bicara lain. Minggu lalu verifikasi hasil tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) baru selesai semua, mundur dari jadwal sebelumnya yakni 18 November 2018. Bahkan, Kementerian Agama baru mengumumkan lokasi dan jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada akhir pekan kemarin. 

Tahun baru sudah kurang dari tiga minggu lagi, dan libur Hari Natal pun hanya hitungan hari saja. Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut masih berusaha menyelesaikan proses tes CPNS sebelum tahun berganti.

Ridwan mencotohkan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah selesai melakukan integrasi.

"Kemenkumham udah masuk tahap pemberkasan, integrasi nilai sudah selesai," ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan ketika berbincang dengan Liputan6.com, Senin 17 Desember 2018.

Pihaknya pun berjanji akan melakukan rekonsiliasi dengan tiap kementerian dan lembaga untuk mempercepat integrasi nilai di K/L lain. Rekonsiliasi dijadwalkan pada 19-21 Desember 2018 terkait melakukan integrasi nilai. 

Ridwan pun menyebut akan terus mengusahakan agar proses CPNS selesai secepatnya. "Kami usahakan secepatnya," ujar dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓