Lewat PKH, Pemerintah Ingin Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Oleh Septian Deny pada 13 Des 2018, 21:25 WIB
Diperbarui 13 Des 2018, 21:25 WIB
Jambore Sumber Daya PKH
Perbesar
Presiden Joko Widodo tiba untuk memberikan arahan kepada dalam rangka Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan (PKH) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12). Jambore diikuti 598 peserta dari seluruh Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan insentif kepada keluarga tidak mampu menjadi kunci utama program peningkatan kesejahteraan pemerintah di tahun keempat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, meski beberapa waktu belakangan fokus perhatian diberikan pada pembangunan infrastruktur, pemerintah tak serta merta melupakan aspek peningkatan kesejahteraan kualitas sumber daya manusia. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah hadir dan menunjukkan keberpihakan negara terhadap masyarakat.

Sebelumnya penerima PKH sebanyak 6 juta kepala keluarga (KK). Namun sejak tahun 2018 jumlah penerima PKH menjadi 10 juta KK. Pada 2020 nanti, Jokowi ingin agar cakupan program ini juga diperluas hingga kurang lebih 15,6 juta KK.

Saat memberikan pengarahan kepada para pendamping PKH dalam acara Jambore Sumber Daya PKH Tahun 2018 di Istana Negara, Jokowi meminta mereka betul-betul memberikan pendampingan dan memastikan agar anggaran tersebut sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

Untuk menyelaraskan arah kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan melalui PKH, Jokowi meminta para pendamping untuk mendorong para penerima manfaat PKH memanfaatkan bantuan yang ada untuk meningkatkan taraf kesehatan anggota keluarga.

Menurut dia, kesehatan dan ketercukupan gizi bagi anak memegang peranan penting dalam program pembangunan sumber daya manusia pada 2019 mendatang.

"Pastikan betul bahwa anggaran-anggaran yang ada ini juga dipakai untuk menyehatkan ibu dan anak sehingga perhatian kita kepada yang namanya gizi itu sangat penting. Arahkan mereka untuk membeli hal-hal yang berkaitan dengan gizi terutama yang memiliki anak-anak balita atau ibu yang sedang mengandung. Ini untuk menyiapkan generasi 20 sampai 50 tahun ke depan," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Aspek lain yang mesti diperhatikan ialah soal pendidikan anak. Para pendamping diminta Presiden untuk juga menekankan pentingnya pendidikan wajib bagi anak-anak mereka untuk dapat meningkatkan taraf hidup di masa mendatang.

"Sampaikan kepada mereka bahwa pendidikan itu penting. Keluarga prasejahtera itu bisa masuk ke level yang lebih tinggi kalau anak-anaknya memiliki pendidikan yang baik. PKH ini kesempatan mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi," tuturnya.‎

Program PKH sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan akan terus berlanjut. Bila pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya anggaran yang dialokasikan berkisar pada angka Rp 18 triliun, di 2019 anggaran tersebut meningkat hampir dua kali lipat, tepatnya menjadi sebesar Rp 34 triliun.

Tag Terkait