Sukses

Harapan Putra Asli Papua pada Divestasi Saham Freeport

Selama ini pemegang hak ulayat di sekitar tambang Freeport Indonesia tidak dilibatkan dalam dialog, hanya itu internal pemerintah dengan perusahaan.

Liputan6.com, Jakarta - Senior Vice President PT Freeport Indonesia, Silas Natkime mengharapkan adanya kontrak dalam divestasi saham PT Freeport Indonesia tidak hanya melibatkan pemerintah Indonesia dengan Freeport. Pria yang merupakan putra asli Papua ini ingin agar masyarakat adat juga dilibatkan dalam kontrak divestasi saham tersebut.

"Kontrak segitiga itu kami sebagai pemegang hak ulayat harus tandatangan, pemerintah tandatangan dan perusahaan juga tandatangan. Supaya nanti hasil untungnya itu pemerintah untung, perusahaan untung dan kami orang Papua juga untung," ujar dia di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Dia menekankan pentingnya dialog segitiga antara pemerintah Indonesia, PT Freeport Indonesia dan perwakilan suku-suku pemegang hak ulayat yang ada di sekitar konsesi pertambangan PT Freeport Indonesia.

"Selama ini pemegang hak ulayat tidak dilibatkan dalam dialog, hanya itu internal pemerintah dengan perusahaan saja. Kalau pemegang hak ulayat dilibatkan akan lebih mudah untuk kita bisa selesaikan. Tapi kalau hanya dua pihak saja tidak akan mungkin selesai," tutur dia.

Menurut Silas,‎ keterlibatan pemegang hak ulayat dinilai sangat penting lantaran mereka adalah rakyat Papua yang bersentuhan langsung dengan dampak pertambangan PT Freeport Indonesia.

"Memang semua pihak tidak mau kalah dalam urusan PT Freeport Indonesia ini. Tapi saya jamin, masyarakat Papua betul-betul tulus karena ini adalah untuk kepentingan kami juga, demi kemajuan Papua," kata dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Hentikan Kotroversi

Selain itu, dia juga meminta agar segala polemik dan kontroversi terkait PT Freeport Indonesia segera dihentikan. Sebab, hal itu dianggap hanya akan menjadi hambatan dalam membangun masa depan Papua dan Indonesia.

"Bagaimana agar polemik berhenti? Salah satunya adalah melibatkan masyarakat Papua dalam dialog dan kontrak. Dialog segitiga dan kontrak segitiga, itu saja menurut kami, ya," ucapnya.

Namun di sisi lain, Silas mengapresiasi langkah cepat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang rutin menggelar rapat terbatas (ratas) dalam rangka percepatan divestasi saham PT Freeport Indonesia. Langkah cepat itu dinilai dapat meminimalisir munculnya masalah-masalah baru terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia.

"Terimakasih Pak Presiden Jokowi. Mudah-mudahan kami diberi kemudahan berdialog dengan Pak Presiden supaya kami nanti dapat sampaikan langsung ke Bapak soal Freeport ini," tandas dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.