Selain Pembiayaan Bank, Darmin Ingin Ekonomi Syariah Berkembang di Sektor Lain

3 Menteri Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Surabaya - Menteri Koordinator Bidang Perekonimian Darmin Nasution meminta kepada para otoritas keuangan untuk tidak hanya fokus dalam peningkatan penyaluran pembiayaan dalam meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia. Melainkan, sektor riil juga harus dikembangkan.

Darmin mengaku, saat ini peluang itu sudah ada, dimana pembiayaan syariah mulai meningkat. Dari beberapa tahun sebelumnya hanya berada di kisaran 5 persen, namun terakhir sudah mencapai 5,9 persen.

"Perbankan (syariah) kita sebenarnya cukup siap membuka dan kembangkan pembiayaan syariah, yang justru lebih lambat berkembangnya adalah sektor riilnya syariah itu sendiri," kata Darmin di Grand City Surabaya, Rabu (12/12/2018).

Sektor riil syariah ini, darmin mencontohkan adalah bagaimana membangun ekonomi melalui produk-produk halal, fasion, agrobisnis, dan lain sebagainya.

Sebenarnya, modal pengembangan sektor riil ini saat ini sudah ada. Yaitu fasilitas infrastruktur yang sudah dibangun besar-besaran oleh pemerintah.

Dengan itu, selain meningkatkan efisiensi logistik, akan meningkatkan daya saing produk-produk halal asal Indonesia itu sendiri.

Di sisi lain, Darmin juga berharap ekonomi pesantren terus meningkat. Karena ekonomi pesantren ini menjadi satu pendorong baru dalam peningkatan pasar dan produk syariah itu sendiri.

"Jadi jangan diselesaikan dari sudut perbankan syariah saja atau pembiayaan syariah, tapi kita bisa mendorong berbagai kegiatan. Coba saja lihat, saudara kita buka restoran halal, memng sudah halal. Hal-hal seperti ini harus dibangun," pungkas Darmin.

2 dari 2 halaman

Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia Terlambat

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Grand City, Surabaya, Selasa (11/12/2018).

Bank Indonesia (BI) mengakui Indonesia terlambat dalam pengembangan ekonomi syariah. Hasilnya, saat ini butuh tenaga ekstra untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain seperti Malaysia dan Uni Emirate Arab (UEA).

Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta jiwa dengan mayoritas muslim seharusnya bisa menjadi modal awal pengembangan ekonomi syariah sejak dulu.

"Mohon maaf harus diakui, secara ekonomi, kita terlambat memajukan ekonomi keuangan syariah. Kita selalu menjadi sasaran impor produk-produk yang berlabel halal,” ujar Perry dalam Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2018, di Surabaya, Selasa (11/12/2018).

Perry mencontohkan, dalam pengembangan ekonomi syariah, Indonesia saat ini tertinggal dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya justru bukan muslim, seperti Australia, Thailand dan China.

Australia, saat ini sudah menjadi pemasok daging halal di berbagai penjuru dunia. Untuk Thailand, menjadi pengekspor bumbu-bumbuan berlebel halal. Sedangkan China menjadi pengekspor busana muslim.

Untuk itu, Perry mengingatkan, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim bisa mengejar ketertinggalan tersebut dengan meningkatkan produksi industri halal, guna mendorong pengembangan ekonomi syariah. Sehingga nantinya, dapat berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

“Inilah yang harus kita kejar bahwa Indonesia tidak boleh lengah yang hanya menjadi negara pemakai, dan bukan negara produksi. Kita harus bisa mendapatkan manfaat dari nilai itu,” Perry melanjutkan.

Untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah ini, kata Perry, salah satu caranya dengan pengembangan ekonomi berbasis pesantren.