Menteri PUPR Tak Menduga Wilayah Kerja Istaka Karya di Papua Masuk Zona Merah

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/12). Basuki mengatakan lokasi yang menjadi peristiwa penembakan terhadap 31 pekerja PT Istaka Karya merupakan lokasi yang tergolong tidak rawan. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengaku tak menyangka atas terjadinya insiden pembunuhan di wilayah kerja PT Istaka Karya (Persero) di Segmen V Proyek Jalan Trans Papua ruas Wamena-Mamugu. Sebab, menurutnya, kawasan tersebut sudah terbilang aman atau di luar zona merah untuk berlangsungnya kegiatan pembangunan.

"Ini sebetulnya kalau tempatnya Istaka Karya itu aman. Dianggap sebagai daerah aman. Ternyata di Kali Yiji ini yang kemarin terjadi," ujar dia di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Seperti diketahui, telah terjadi kasus pembunuhan terhadap sejumlah pekerja Istaka Karya pada proyek Jembatan Kali Yigi-Kali Aurak di Kabupaten Nduga, Papua. Lokasi tersebut merupakan bagian dari Segmen V proyek Jalan Trans Papua ruas Wamena-Mamugu sepanjang 278 km.

Di ruas tersebut, pemerintah turut menggandeng dua badan usaha yakni PT Istaka Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) dalam membangun 35 jembatan. Dimana Istaka Karya ditugaskan untuk bangun 14 jembatan, sementara Brantas Abipraya sebanyak 21 jembatan.

Basuki melanjutkan, justru dirinya menganggap titik rawan utama berada di wilayah kerja Brantas Abipraya. Oleh karenanya, Brantas Abipraya kini baru bisa menggarap 5 dari 21 jembatan di daerah tersebut.

"Malah Brantas di daerah yang sama, 4 bulan lalu dihentikan karena dianggap rawan. Pertemuan terakhir saya ketemu Pangdam dan masih belum boleh (lanjut)," ucap dia.

Demi menindaki kasus serupa ke depan terulang, Basuki mengatakan telah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan informasi terbaru seputar insiden pembunuhan pekerja Istaka Karya.

"Jam setengah 11 (siang) itu ada konferensi pers dengan pak Presiden (Jokowi). Kalau update terakhir tadinya semalam saya mau berangkat ke Wamena. Tapi karena ada konferensi pers ini mau memberikan penjelasan yang lengkap," kata dia.

Saat dimintai keterangan perihal jumlah pasti korban pembunuhan, ia pun masih belum bisa berkomentar banyak. "Belum jelas berapa jumlah korban, jadi saya belum berhak ngomong," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebanyak 31 orang warga sipil menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, 1-2 Desember 2018.

2 dari 2 halaman

Ada Penembakan, Kementerian ESDM Tunda Bagi Lampu Hemat Energi di Papua

Kementerian ESDM Bagi-bagi Lampu Tenaga Surya ke Papua — Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) terpasang di rumah penduduk di desa terpencil Papua. Pada 2017 Kementrian ESDM telah membagikan paket LTSHE untuk 79.564 rumah di 1.027 desa. (Liputan6.com/HO/Hadi M Djuraid)

Masyarakat Kabupaten Nduga, Papua harus menunda menikmati penerangan dari Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Ini karena aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKKB) yang menembak pekerja yang membangun jembatan di Trans Papua.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Andy Noorsaman Sommeng ditugaskan membagikan LTSHE di Papua pada 13 Desember 2018. Namun, rencana tersebut harus tertunda, karena pihak keamanan melarang untuk mengunjungi wilayah tersebut, akibat adanya aksi penembakan yang dilakukan KKB.

"Saya mau ke sana tadinya mau bagikan lampu LTSHE. Tapi kalau otoritas di sana bilang enggak, ya enggak bisa," kata Andy, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Andy menuturkan, aksi penembakan KKB tersebut menggangu proses penyerahan LTSHE. Akan tetapi, pihaknya harus mengikuti ketentuan yang telah diatur pihak keamanan.

"Kalau militer bilang enggak boleh, tunggu acc dulu. kalau sudah masuk wilayah militer, siapapun yang masuk ini berbahaya, mengancam," tutur dia.

Terkait, pembangunan infrastruktur kelistrikan, Andy belum mendapat laporan pembangunan jaringan kelistrikan di Papua terganggu akibat ulah KKB tersebut.

"Kebetulan yang di sana, ke arah pembangunan distribusi, belum ada laporan dari sana,” ujar dia.