Kadin Ingin Ada Sosialisasi Sebelum Pemerintah Terbitkan Aturan DNI

Oleh Merdeka.com pada 22 Nov 2018, 16:56 WIB
3 Menteri Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan rapat kerja terbatas dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani untuk membahas mengenai aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam rapat tersebut, pemerintah menyampaikan sejumlah penjelasan mengenai DNI yang baru.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menginginkan pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan aturan DNI yang baru. Hal ini untuk menghindari beda persepsi antara tujuan pemerintah dan kesempatan berusaha investor dalam negeri.

"Kami berdiskusi, terutama mengenai UMKM. Itu kan list-nya panjang dan ini belum tersosialisasi dengan baik. Yang tadi di sepakati adalah kita sosialisasi dulu," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Rosan mengatakan, sejak isu penerbitan DNI ini berhembus, belum ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap pengusaha. Hari ini, setelah pertemuan banyak hal baru yang sebelumnya belum disampaikan akhirnya diketahui oleh pengusaha.

"Menurut keterangan beliau, UMKM itu tidak di reduksi. Ini lebih kepada soal perizinan, misalnya soal warnet. Itu jadi tidak perlu lagi izin. Tapi sebenarnya asing tidak bisa masuk, karena menurut UU UMKM itu di bawah Rp 10 miliar itu tak bisa masuk selain berbadan PT. Nah itukan kita tak tahu," jelasnya.

Terkait sosialisasi ini, pemerintah dan Kadin menyepakati akan melakukan sosialisasi pada 27 November mendatang. Pertemuan ini akan dihadiri oleh berbagai pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha diatur dalam DNI yang akan terbit pekan depan.

"(Daftarnya) agak banyak ya, jadi susah ngomong satu per satu, karena kita saja baru tahu bahwa renda beda dengan bordir, sablon beda dengan pencetakan. Nah inilah karena sosialisasi tidak jalan. Makanya kami akan tertulis nanti menyampaikannya," jelasnya.

"Terus soal jasa, 16 asosiasi migas, itu mereka bilang saat ini perlu dipertimbangkan yang jasa migas karena pekerjaannya sedang turun. Kita mau selesaikan dulu lah. Tapi minggu depan Pak Darmin dan Pak Airlangga akan memberikan sosialisasi di Solo tanggal 27 November," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 of 3

Alasan Pemerintah Revisi Daftar Negatif Investasi

3 Menteri Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kanan) didampingi Menkeu Sri Mulyani (tengah) dan perwakilan OJK Nurhaida (kiri) saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekomomi XVI di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan alasan pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Dia menuturkan, revisi dilakukan untuk meninjau sektor usaha yang selama ini kurang diminati oleh investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Relaksasi DNI ini kita lakukan untuk latar belakangnya beberapa. Ada dua atau tiga. Yang pertama adalah kita mengevaluasi secara rutin pelaksanaan dari Perpres 44 2016. Kita melihat ada yang perkembangannya cukup baik. Ada yang perkembangannya pelan bahkan nol. Sehingga kita tentu bertanya nol itu kenapa," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Darmin Nasution mengatakan, relaksasi DNI ini bukan hanya karena mengundang Penanaman Modal Asing (PMA) masuk. Namun, pemerintah mengatur agar investasi yang akan masuk tidak mengalami kesulitan seperti pengurusan izin ke BKPM. 

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah merevisi DNI untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor. Dengan dibukanya DNI, Indonesia dapat memenuhi sendiri barang-barang yang dibutuhkan dan selama ini masih impor.

"Pada dasarnya yang dibuka ketergantungan impor meningkat, dan peminat investasi tidak banyak atau hampir nol. Saat sekarang perlu perdalam industri substitusi impor. Contoh printing kain kebutuhan 236.000 ton sedangkan produksi tidak sampai segitu, sehingga terjadi gap," ujar Airlangga. 

Terkait industri rokok yang dikeluarkan dari DNI, Airlangga mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penurunan jumlah industri rokok dalam beberapa waktu terakhir. "Demikian pula dengan industri rokok jumlahnya terus turun dan salah satu alasannya industri IKM tidak bertumbuh apalagi yang baru," kata dia.

Sementara itu, Staf Khusus Kemenko Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady menuturkan, pihaknya sedang membahas masukan kementerian dan lembaga terutama uraian bidang usahanya dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sehingga efektif pelaksanaan peraturan presiden (Perpres) dan lancar kalau diproses sistem online single submission (OSS).

Saat ini pihaknya masih menunggu tanggapan dari sejumlah kementerian antara lain Kemenkominfo, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Koperasi dan UKM. “Minggu ini selesai (finalisasi DNI-red),” ujar dia lewat pesan singkat kepada Liputan6.com.

Seperti diketahui, dalam revisi DNI terakhir melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Aturan itu merevisi perpres Nomor 39 Tahun 2014 dengan keluarkan 35 bidang usaha dari DNI.

Dalam perpres 44/2016, porsi PMA dalam DNI, totalnya mencapai 329, sedangkan pada DNI 2018 ada 303. PMA 100 persen atau dikeluarkan dari DNI pada Perpres 44/2016 ada sebanyak 41, sedangkan DNI 2018 ada 54 kegiatan usaha yang dikeluarkan dari DNI.

Di laman BKPM disebutkan, DNI merupakan daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor mengenai bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya. Ini terutama mengenai kepemilikan bersama.

Daftar Negatif Investasi (DNI) Indonesia dibuat untuk melindungi ekonomi Indonesia, dan memberikan peluang bisnis lebih kepada investor. Berjalan waktu, DNI dapat berubah untuk disesuaikan dengan peraturan pemerintah.

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓