Pinjam Jagung dari Feedmill, Begini Penjelasan Kementan

Oleh Bawono Yadika pada 20 Nov 2018, 19:30 WIB
Panen Raya, Petani Tuban Hasilkan 33,7 Ton Jagung

Liputan6.com, Jakarta Langkah Kementerian Pertanian (Kementan) meminjam jagung dari dua perusahaan pakan ternak besar (feedmil) dinilai beberapa pihak sebagai bukti bahwa Indonesia mengalami masalah produksi jagung secara nasional.

Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Kementan Sugiono menegaskan jika program pinjaman jagung oleh pemerintah kepada feedmil itu dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan jagung di beberapa daerah.

"Dengan demikian, ketersediaan pakan untuk peternak mandiri bisa terpenuhi. Feedmill tersebut yakni Charoen Pokphand dan Japfa dengan total 10 ribu ton," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/11/2018).

Dia menambahkan, program peminjaman itu atas usulan dan menjadi program Bulog untuk membantu peternak kecil.

"Atas permintaan Bulog, Kementan membantu menentukan peternak yang tersebar di daerah mana saja yang membutuhkan bantuan jagung untuk pakan dalam waktu dekat," ungkapnya.

Kata Sugiono, pengembalian jagung pinjaman kemudian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Bulog.

Peminjaman atas perjanjian yang saling menguntungkan dan tidak ada unsur pemaksaan dan merugikan feedmill, karena nanti akan dikembalikan Bulog dalam bentuk jagung pakan juga.

"Pekan lalu sudah dilakukan peminjaman ke Charoen Pokphan sebanyak 1.500 ton," paparnya.

Sugiono melanjutkan, pinjaman dilakukan karena impor jagung untuk pakan maksimal 100 ribu ton membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai di Indonesia. Lantaran peternak tidak dapat menunggu lama sebab kebutuhan pakan ternak tidak bisa ditunda.

"Jagung pinjaman ini disalurkan hanya ke peternak mandiri saja dengan harga Rp 4.000 per kilogram, sehingga bertujuan untuk menstabilkan harga jagung," jelasnya.

Meski begitu, kata dia, kondisi kekurangan stok jagung untuk pakan di beberapa daerah tertentu ini hanya terjadi hingga akhir tahun ini.

"Kekurangan stok ini bukan diakibatkan penurunan produksi, tetapi rantai distribusi yang cukup panjang jika didatang dari daerah sentra produksi yang kelebihan produksi," pungkasnya.

2 of 2

Klaim Surplus Jagung Kementan Dipertanyakan

Kementan
Bambang Sugiharto menyatakan bahwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) disimpulkan produksi dan pasokan jagung tahun 2018 surplus sebesar 12 juta ton pipilan kering (PK).

Langkah Kementerian Pertanian (Kementan) yang memilih meminjam jagung dari 2 perusahaan pakan ternak besar (feedmill) dinilai sebagai bukti jika Indonesia mengalami masalah pada produksi jagung nasional.

Diketahui, Kementan telah mengajukan pinjaman jagung kepada ‎Charoen Pokphand dan Japfa sebanyak 10 ribu ton.

Pengamat Pertanian Dwi Andreas Santosa menyatakan, adanya peminjaman ini sebenarnya memperlihatkan buruknya tata kelola jagung. Padahal sebelumnya Kementan telah mengklaim adanya surplus jagung sebanyak 12 juta ton. ‎

"Ini kan terungkap ke publik bagaimana tata kelola jagung kita kelihatan sekali buruknya. Antara klaim produksi dan kenyataan berbeda jauh sekali. Ketika Kementan bilang ada surplus 12 juta ton jagung, itu sama saja kita eksportir jagung terbesar se-dunia," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/11/2018).‎

Akibat produksi yang bermasalah, lanjut dia, harga jagung untuk pakan ternak juga melonjak. Menurut Dwi, saat ini harga jagung mencapai Rp 6.000 per kilogram (kg) dan sangat memberatkan peternak.

"Bulog kan disuruh pemerintah impor jagung 100 ribu ton. Nah ini kebutuhan bukan sebulan dua bila lagi. Tapi saat ini juga. Akhirnya terpaksa pinjam sana sini termasuk ke swasta," tutur dia.

Dwi menjelaskan, volume 10 ribu ton pun sebenarnya bukan jumlah yang besar. Pasalnya, 10 ribu ton setara dengan produksi 1 hektare (ha) jagung. Jika jumlah ini saja dilakukan dengan meminjam, maka klaim surplus jutaan ton perlu dibuktikan.

Dia juga memprediksi defisit stok jagung akan terjadi sampai Februari 2019 mendatang. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus melakukan antisipasi kebutuhan jagung hingga tahun depan.

"Ini awal masalahnya adalah pada 2016 ketika Kementan mengeluarkan kebijakan pembatasan impor jagung dan kemudian melonjak impor gandum. Itu kalau ditotal-total kita malah rugi. Karena gandum pakan lebih mahal dari jagung, dan di Indonesia tidak bisa kita tanam gandum," tandas dia.

 

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait