Pemerintah dan Pengusaha Bakal Alokasikan Dana Biar Buruh Lebih Produktif

Oleh Ilyas Istianur Praditya pada 18 Nov 2018, 09:00 WIB
Diperbarui 19 Nov 2018, 23:13 WIB
Ilustrasi Demo Buruh

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan pengusaha tengah mengupayakan adanya dana peningkatan produktivitas para pekerja di Indonesia. Dana ini nantinya dikelola oleh Komite Pelatihan Vokasi Nasional yang kini sudah terbentuk.

Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan ApindoAnton J Supit mengatakan, dana-dana ini nantinya digunakan untuk memberikan pendidikan vokasi tambahan bagi para buruh pabrik yang belum memiliki keahlian khusus.

"Jadi Menteri Tenaga Kerja saat ini sedang berjuang untuk adanya skill development fund. Jadi buruh bisa upskill dan produktivitas mereka akan meningkat," kata Anton saat berbincang dengan Liputan6.com, Minggu (18/11/2018).

Anton menuturkan, saat ini angkatan kerja masih didominasi oleh tingkat pendidikan SD dan SMP. Para lulusan keduanya belum memiliki keahlian khusus. Di sisi lain, para lulusan SMP dan SD yang sudah lama bkerja tak bisa lagi melanjutkan pendidikan ke tingkat SMK atau setaranya.

"Karena memamg tidak bisa memenuhi peryaratan akademik," tegasnya.

Program peningkatan kemampuan buruh ini, juga merupakan hasil kerja sama dengan para pengusaha. Ia mengakui, saat ini para pengusaha masih belum peduli mengenai investasi jangka panjang di bidang SDM.

"Kita juga akan terus dorong dan sosialisasi untuk bagaimana para pengusaha juga bisa membantu peningkatan kemampuan mereka. Jadi tidak hanya demo minta gaji naik saja," tegas Anton.

Menurut Anton, dalam kurun waktu lima tahun terakhir peningkatan jumlah UMP dinilai cukup drastis. Namun sayangnya, hal itu belum bisa memperlihatkan produktivitas para buruh tersebut meningkat. (Yas)

 

2 dari 2 halaman

Cara Pemerintah Atasi Kekurangan Guru SMK

SMK Jawab Kebutuhan Negara Membangun Ketenagalistrikan
Siswa mendengarkan cara kerja integrated control system di SMK Ora et Labora, BSD Tangerang Selatan, Kamis (18/9). SMK yang baru diresmikan ini membantu program pemerintah mewujudkan pembangunan ketenagalistrikan. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Sebelumnya, Deputy Director for Vocational Alignment and Industrial Cooperation Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Saryadi Guyatno mengatakan pemerintah berupaya mengatasi problem minimnya tenaga pengajar mata pelajaran kejuruan di SMK.

"Kita punya guru dari sisi jumlah memadai. Namun dari sisi kualifikasinya tidak sesuai. Di SMK itu ada tiga jenis mata pelajaran. Ada normatif, PKN, Agama. Ada adaptif, ada matematika, fisika, science. Kemudian ada produktif, guru kejuruan. Guru kejuruan ini yang kurang," ungkap dia, saat ditemui, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 10 November 2018.

Langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan kecukupan tenaga pengajar mata pelajaran kejuruan adalah dengan menjalankan program guru dengan keahlian ganda.

"Guru adaptif seperti, matematika, fisika, kita training mereka 1,5 tahun dari sisi aspek kompetensi teknis. Disebut ganda karena dia bisa mengajarkan dua komponen," kata dia.

Selama jangka waktu 1,5 tersebut, para guru akan mengikuti training yang meliputi pendidikan, pelatihan. Para guru yang mengikuti training juga akan diberikan kesempatan magang di industri.

"Di akhir (masa training) mereka akan diuji kaitan dengan kompetensinya. Ada sertifikasi kompetensi terkait dengan apa yang diajarkan," katadia

Program guru keahlian ganda ini, menurut Saryadi diharapkan dapat mengatasi problem kurangnya tenaga pengajar di sekolah vokasi

"Di 2016 itu sempat diidentifikasi 91.000. Itu kekurangannya. Dan kita kan ada moratorium penerimaan tenaga guru dari tahun 2014 sehingga di satu sisi kita punya kapasitas terpasang yang berlebih, di satu sisi ada kebutuhan maka ada program tadi, program keahlian ganda," tandasnya.

 

 Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓