Jurus Kementerian PUPR Jaga Keselamatan pada Proyek Konstruksi

Oleh Septian Deny pada 01 Nov 2018, 19:57 WIB
Diperbarui 01 Nov 2018, 19:57 WIB
Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat di Indonesia Masih Minim
Perbesar
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan proyek gedung di Jakarta, Jumat (20/7). Dari 8,1 juta orang tenaga kerja konstruksi hanya tujuh persen yang memiliki sertifikat dan ijazah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong peningkatan keselamatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini guna memperkecil potensi terjadinya kecelakaan kerja di tengah upaya pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan, peningkatan kualitas manajemen keselamatan konstruksi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur selain ditentukan oleh kinerjanya, yang mencakup kehandalan bangunan dan kebermanfaatan bagi masyarakat, juga ditentukan oleh keselamatan dalam proses pelaksanaan konstruksinya.

“Berbagai kegagalan bangunan yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa masalah Keselamatan konstruksi masih terabaikan. Untuk itu perlu upaya yang serius dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan seluruh stakeholders konstruksi agar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi diimplementasikan pada seluruh proyek konstruksi," ujar dia di Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Dia menjelaskan, dalam menjamin keselamatan konstruksi, Kementerian PUPR telah membentuk Komite Keselamatan Konstruksi yang bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi, melakukan investigasi kecelakaan konstruksi, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Komite.

"Selain itu, Komite Keselamatan Konstruksi diharapkan dapat mendorong keselamatan kerja menjadi budaya dalam setiap pelaksanaan kegiatan konstruksi di Indonesia," kata dia.

Selain itu, untuk meningkatkan budaya berkeselamatan di dunia konstruksi Indonesia, Kementerian PUPR juga telah melakukan berbagai upaya. Pertama, melakukan revisi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa (Permen 31/2015), di mana aspek K3 akan diintegrasikan dalam proses tender.

 

2 dari 2 halaman

Upaya Lain

Pekerja melintas di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (27/9). Pembangunan konstruksi proyek MRT Jakarta fase satu Lebak Bulus - Bundaran HI lebih maju dibandingkan pembangunan pada akhir Agustus lalu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Perbesar
Pekerja melintas di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (27/9). Pembangunan konstruksi proyek MRT Jakarta fase satu Lebak Bulus - Bundaran HI lebih maju dibandingkan pembangunan pada akhir Agustus lalu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kedua, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi adalah dengan memberikan sosialisasi kebijakan dan hukum serta pelatihan dan sertifikasi yang berkaitan dengan K3. Khusus untuk pekerja terampil, sertifikasi berskala besar dilakukan kepada konsultan, kontraktor, dan mahasiswa.

Ketiga, membuka Klinik Konstruksi sebagai media layanan pendampingan, konsultasi dan nasihat teknis kepada para pelaku konstruksi dalam rangka mewujudkan konstruksi yang berkeselamatan.

Menurut Syarif, meningkatkan keselamatan konstruksi pada seluruh kegiatan konstruksi juga memiliki beberapa keuntungan seperti mengurangi keterlambatan penyelesaian proyek, mencegah kecelakaan dan menurunkan biaya proyek, sehingga secara ekonomi pasti lebih menguntungkan.

Kemudian, menciptakan rasa aman sehingga seluruh aktivitas di proyek dan sekitarnya tidak terganggu serta membantu mencegah kerusakan lingkungan.

"Pendeknya, konstruksi yang berkeselamatan pada kegiatan pembangunan infrastruktur akan mencegah kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia serta dapat mendorong terwujudnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung terciptanya zero accident," tandas dia.

Lanjutkan Membaca ↓