Menteri PUPR: Saya Kena Omel Jokowi karena Tak Bangun Irigasi di Lhok Guci

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 23 Okt 2018, 18:37 WIB
KPK Periksa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menceritakan, dirinya acapkali ditegur Presiden Joko Widodo (Jokowi) akibat tidak tersedianya jaringan irigasi di Bendungan Lhok Guci, Aceh, yang mulai dibangun sejak 2004.

Sebab, ia mengatakan, jaringan irigasi merupakan kunci penyaluran air ke area persawahan yang jadi sumber ketahanan pangan nasional sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita.

"Ketahanan pangan ini kita lalui melalui ketahanan air untuk pertanian. Itu alasan kenapa dibangun 65 bendungan, kenapa dibangun irigasi, karena untuk ketahanan pangan kita," bebernya di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Sebagai contoh, Menteri Basuki menyebutkan, pembangunan tujuh bendungan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni Bendungan Tanju, Mila, Bintang Bano, Raknamo, Rotiklot, Namun Gete, dan Temef.

Pembangunan ketujuh bendungan itu dimaksudkan untuk menjaga ketahanan penyaluran air. "Di NTB di NTT, kalau mau bergerak maju hanya air, air, air. Enggak ada lain. Tanpa air, enggak akan bisa," tegas Menteri Basuki.

Namun begitu, jelasnya, pembangunan bendungan juga harus dibarengi dengan pembuatan jaringan irigasi untuk menyalurkan air ke sektor persawahan. Bila tidak, Jokowi akan menugasi pihak berwenang untuk merekonstruksi waduk menjadi Daerah Irigasi (DI) seperti yang terjadi pada Bendungan Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

"Lhok Guci itu pembangunannya sudah sejak 2014 bendungnya. Baru setelah kunjungan Presiden ke Aceh ternyata belum ada saluran irigasinya. Jadi ini diberi contoh yang salah oleh presiden di setiap Rakornas," keluhnya.

Akibat kelalaian itu, Menteri Basuki menyampaikan, ia kerap mendapat omelan Jokowi. Oleh karenanya, Kementerian PUPR mulai merekonstruksi Bendungan Lhok Guci menjadi Daerah Irigasi sejak 2016 dengan biaya senilai Rp 1,55 triliun. Proyek yang ditargetkan rampung 2019 ini nantinya diharapkan dapat mengairi lahan seluas 18.542 hektare.

"Ini saya dimarahin terus, dipakai contoh salah terus. Jadi sekarang kita bangun dan selesai untuk 18 ribu hektare. Bendungnya sendiri sudah dibangun 2004, baru kita bangun (ulang) pada tahun 2016 kemarin," ujar dia.

2 of 3

Pemerintah Targetkan Jalan Tol yang Beroperasi 1.852 Km di 2019

Jalan Tol Solo-Ngawi
Gerbang tol Ngemplak merupakan salah satu pintu ruas jalan tol Solo-Ngawi menuju Kota Solo.(Liputan6.com.Fajar Abrori)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yakin, total panjang jalan tol yang dapat beroperasi di Indonesia bisa mencapai 1.852 kilometer (km) pada 2019.

Dalam waktu dekat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali meresmikan dua ruas tol baru, yakni Tol Pejagan-Pemalang seksi III dan IV sepanjang 37,3 km, dan Tol Solo-Ngawi segmen Simpang Susun Sragen-Ngawi (50,9 km). 

"Yang sudah siap (beroperasi) ini Pejagan-Pemalang dan Sragen-Ngawi. Dalam waktu dekat akan diresmikan, tinggal nunggu jadwal Pak Presiden," kata dia di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Adapun total hingga akhir tahun nanti, akan ada sebanyak 13 ruas tol baru yang bakal diresmikan dengan total panjang 473,9 km. Sehingga panjang jalan tol yang sebelumnya sekitar 941 km akan bertambah menjadi 1.414,9 km.

Menurut Menteri Basuki, target itu akan diperluas pada tahun depan, sehingga total panjang jalan tol yang siap beroperasi mencapai 1.852 km.

"Nanti sekitar 1.800 (km tol) yang akan operasi (2019). Sekarang sampai akhir tahun bakal 1.000 km lebih. nanti 2019 sampai 1.852 km," jelasnya.

Kehadiran ruas tol baru ini, lanjutnya, kelak tidak hanya berdampak terhadap geliat pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga turut menggenjot peningkatan daya saing.

"Salah satu tugas pembangunan infrastruktur seperti tol bukan cuman penumbuhan ekonomi, tapi juga peningkatan daya saing," ujar dia.

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓