Sukses

Kementerian PANRB Akan Umumkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik

Kementerian PANRB selaku institusi akan memberikan program keberlanjutan bagi para pemenang top 40.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) akan mengumumkan top 40 inovasi pelayanan publik dalam ajang International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention Centre (JCC) pada 7-8 November 2018.

Nantinya, penyerahan hadiah (reward) top 40 inovasi pelayanan publik akan diberikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, pemenang akan diberikan alokasi dana khusus atas pencapaian itu.

"Instansi pemerintah, BUMN, BUMD yang tadinya lolos top 90 kini sedang cemas menunggu apakah masuk top 40. Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh akademisi dan pakar serta telah melewati tahap akhir penilaian," tutur dia di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB M Imanuddin mengaku, Kementerian PANRB selaku institusi akan memberikan program keberlanjutan bagi para pemenang top 40.

"Saya belum bisa memberi pastinya, kalau 2019 baru di-excercise oleh Kementerian keuangan (Kemenkeu) jadi berapa-berapanya, karena yang mendapatkan dana intensif daerah itu bukan hanya kluster inovasi. Juga kluster-kluster yang lain. Kalau yang dulu itu minimal mendapatkan Rp 3,5 miliar," ujar dia.

"Yang pasti selain melanjutkan program, kita itu punya program knowledge sharing. Jadi mereka akan ke daerah-daerah lain yang belum maju secara mandiri atau melalui fasilitas di Kemenpan. Kemenpan itu seperti mak comblang lah, match maker-lah. Sehingga virus kebaikan itu menyebar," dia menambahkan.

Imanuddin menjelaskan, porsi kucuran dana diatur dalam Kemenkeu dan akan dilihat dari seberapa besar perubahan yang dibawa oleh para pemenang top 40 ini.

"Dana intensif daerah ada bobotnya, itu yang menentukan Kemenkeu. Semakin tinggi bobotnya, bobot itu adalah bagaimana dia mempunyai daya ungkit terhadap pembangunan daerah," pungkas dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Di Ajang Ini, RI Bakal Pamer Perkembangan Mal Pelayanan Publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) akan menyelenggarakan International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention Centre (JCC) pada 7-8 November 2018. 

Menteri PAN-RB, Syafruddin, mengatakan dilaksanakannya IPS Forum 2018 bertujuan mengenalkan pelayanan publik Indonesia di kancah internasional sekaligus ajang peningkatan kerja sama pelayanan publik antar negara. Selama ini, kata dia, banyak peningkatan publik RI yang kurang terekspos di masyarakat.

"Banyak perkembangan reformasi birokrasi yang belum ter-publish. Padahal negara ini telah banyak lakukan banyak hal terutama inovasi yang hadir khusus untuk masyarakat," tutur dia di Gedung Kemenpan RB, Senin (22/10/2018).

Selain itu, IPS Forum 2018 bertujuan sebagai wahana pembelajaran interaktif antarnegara dan intranegara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Kemudian pertukaran pengetahuan, penguatan kepemimpinan di bidang pelayanan publik, serta meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di berbagai sektor.

Adapun IPS Forum 2018 terdiri dari dua kegiatan besar, yakni seminar dan pameran pelayanan publik. Untuk seminar, dikelompokkan dalam beberapa tema besar, yakni Expanding Service Delivery, Improving Service Delivery, dan Public Engagement, dan masing-masing tema akan dibagi ke dalam subtema yang lebih terfokus.

Syafruddin menegaskan, Indonesia pada IPS Forum 2018 akan menampilkan perkembangan mal pelayanan publik (MAP) di ajang internasional itu. Menurut dia, MAP merupakan salah satu yang diunggulkan dalam sektor pelayanan RI.

"Untuk masterpiece-nya adalah beberapa pelayanan publik yang sudah diakui oleh dunia internasional seperti mengatasi malaria dengan cepat oleh salah satu kumpulan masyarakat di teluk bintuni, Papua. Dunia internasional Maroko itu mengakui," ujar dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini