Sandiaga Janji Pangkas Izin, Menteri Susi Ingatkan Baca Dulu UU Perikanan

Oleh Bawono Yadika pada 17 Okt 2018, 14:45 WIB
Diperbarui 17 Okt 2018, 14:45 WIB
(Foto: Dok Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Perbesar
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto: Dok Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Liputan6.com, Jakarta - Cawapres Sandiaga Uno pada Rabu pekan lalu 10 Oktober 2018 sempat berkunjung ke Indramayu, Jawa Barat, untuk mendengar keluh kesah nelayan terkait masalah perizinan. Salah satu yang disoroti ialah sulitnya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) oleh Ketua Koperasi Mina Sumitra, Darto. 

Merespons hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membantah hal tersebut. Susi menuturkan, pemerintah telah mempermudah regulasi untuk SIPI tersebut.

"Saya tegaskan nelayan yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross ton (GT) tidak diwajibkan mengurus izin, baik menangkap ikan maupun pelayaran. Kata Pak Sandi, izin akan dipermudah nanti. Saya mau konfirm kalau selama ini KKP tidak pernah menyulitkan izin-izin penangkapan ikan,” tutur dia di Gedung KKP Rabu (17/10/2018).

Seperti diketahui, aksi curhat nelayan itu sempat viral di media sosial. Susi pun menekankan, nelayan yang diwajibkan mengurus izin itu hanyalah mereka yang memiliki kapal dengan ukuran di atas 10 GT hingga 100 GT.

"Sejak tahun 7 November 2014, kita sudah bebaskan seluruh nelayan dengan kapal di bawah 10 GT. Yang kita suruh izin adalah mereka yang punya kapal di atas 10 GT. Sementara kapal di atas 30 GT urus izin ke pusat. Kenapa? Karena banyak sekali laporan mereka yang tidak sesuai," kata dia.

Pada kesempatan ini, Susi Pudjiastuti menyarankan agar Sandiaga Uno membaca peraturan terkait perikanan RI. Itu disebabkan negara juga banyak dirugikan karena laporan dari kapal besar yang tidak sesuai.

"Jadi, jangan asal ngomong dulu. Belajar dan baca dulu Undang-Undang Perikanan baru komentar. Saya tidak suka sektor riil seperti ini dibawa ke ranah politik. Mestinya politikus itu kalau mau buat komentar harus banyak riset dulu,” tegas Susi.

2 dari 2 halaman

Menteri Susi Minta Pengusaha Tangkap Peluang Perang Dagang AS-China

KKP Dorong Ekspor Hasil Tangkap Ikan Nelayan Tradisional
Perbesar
Nelayan menimbang ikan hasil tangkapan laut untuk dijual di Muara Baru, Jakarta, Kamis (29/3). KKP terus mengupayakan peningkatan ekspor komoditas perikanan hasil tangkapan dari nelayan tradisional. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengimbau pengusaha bidang perikanan memanfaatkan momentum perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China.

Dia meminta, pengusaha terus bekerja menggenjot ekspor ke Amerika Serikat.  "Dengan adanya perang dagang China dan AS, semestinya pengusaha Indonesia mendapatkan dan bisa melakukan terobosan segera untuk bisa mengambil insentif daripada situasi perang dagang ini," ujar dia di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Jumat, 21 September 2018.

Susi mengingatkan, jangan sampai pengusaha tidak menambah produksi, tetapi malah meminjam nama kepada China agar produknya bisa masuk ke AS. Sikap ini dinilai akan merugikan produk Indonesia ke depan. 

"Banyak juga orang Indonesia ini mau gampang saja. Oh kesempatan barang sana dimasukan ke sini nanti diekspor lagi ke sana, pasti akan ketahuan. Begitu ketahuan kita kena dampaknya, pasti akan marah AS-nya. Nanti bisa-bisa produk kita malah diembargo," ujar dia. 

Tidak hanya sektor perikanan, Susi Pudjiastuti juga mengajak seluruh pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan produksi. Jadi ke depan Indonesia bisa bersaing dengan negara negara di ASEAN yang terlebih dahulu berorientasi ekspor. 

"Mari pakai kesempatan perang dagang ini untuk meningkatkan kerja produksi kita. Itu imbauan dari saya. Semua pengusaha eksportir seharusnya segera konsolidasi baik dari manufaktur produk, perikanan, handycraft. Ini kesempatan besar untuk bersaing melawan naga-naga besar sepeti China, Thailand, Vietnam jadi kalau tidak dipakai ya sayang," ujar dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

 

Lanjutkan Membaca ↓