Kementerian PUPR Gandeng TNI Kerjakan Proyek Trans Mentawai

Proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang akan menjadi cikal bakal dari tol Trans Kalimantan. (Dok Jasa Marga)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah pusat berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur Jalan Trans Mentawai di Kalimantan. Pembangunan ini dilakukan guna memudahkan akses transportasi di pulau-pulau utama daerah itu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk percepatan pembangunan Trans Mentawai, pemerintah berencana akan meminta dukungan dari personel TNI.

"Ada Trans Mentawai dan Lingkar Mentawai juga karena ini agak lambat mungkin akan kita terjunkan TNI," kata dia, di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Pelibatan personel TNI dalam pembangunan infrastruktur jalan, kata dia, bukanlah hal yang baru. TNI juga sudah terlibat aktif dalam pembangunan misalnya pembangunan Trans Papua dan pengerjaan jalan di daerah perbatasan Kalimantan.

"Kan ini buka jalan baru. Kayak di perbatasan Kalimantan dan Papua," jelas dia.

Setelah jalan baru berhasil dibuka, pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR akan melanjutkan dengan pengerjaan bagian pengerasan jalan. Diharapkan pelibatan TNI akan mempercepat pembangunan jalan dengan target total 393,89 kilometer (km) tersebut.

"TNI buka, baru PU baru bikin perkerasan," dia menandaskan.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Swasta Berminat Biayai Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR

Bappenas Fasilitasi Kerja Sama Proyek Infrastruktur Senilai Rp 47 T — Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (tengah) menunjukkan nota kerja sama investasi di Bali, Sabtu (13/10). Bappenas berhasil memfasilitasi kerja sama investasi dengan perkiraan total nilai Rp 47 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sejumlah menteri menjadi saksi dalam penandatanganan perjanjian dukungan pembiayaan dan penjaminan sejumlah proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Senin kemarin.

Pembiayaan dengan skema KPBU ini akan mempercepat ketersediaan infrastruktur dalam rangka pemenuhan permintaan masyarakat yang tinggi sebagai alternatif APBN yang terbatas.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan yang turut mendukung inovasi pembiayaan tidak hanya dalam pembangunan, namun juga pemeliharaan infrastruktur PUPR seperti jalan tol, air minum, dan yang terbaru dalam hal preservasi jalan nasional non tol.

Basuki mengatakan, anggaran yang dialokasikan di Kementerian PUPR dalam empat tahun terakhir rata-rata Rp 105 triliun, sementara kebutuhannya lebih besar.

Proyek jalan tol terbanyak di Kementerian PUPR yang menggunakan skema KPBU. Ada juga air minum seperti SPAM Umbulan dan SPAM Bandar Lampung.

"Terbaru adalah preservasi jalan nasional dengan skema KPBU AP (Availabilty Payment), dimana jalan nasional terus terpelihara sepanjang tahun tanpa tergantung siklus APBN," paparnya, seperti dikutip Selasa (9/10/2018).

Dalam kurun waktu lima tahun, dia menyebutkan, ada 54 proyek tol sepanjang 2.934 Km dengan kebutuhan investasi Rp 500 triliun. Sebanyak 6 proyek sudah selesai, sementara 48 proyek lain masih berjalan dengan nilai Rp 460 triliun. Dengan nilai investasi yang cukup besar tersebut, dana APBN sebesar 2 persen atau senilai Rp 15 triliun.

Untuk KPBU-AP, preservasi jalan dilakukan pembiayaan oleh badan usaha, sedangkan pembayaran pemerintah dilakukan secara berkala atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas yang sudah ditentukan dalam perjanjian KPBU. Skema ini akan dimulai pada 2019 untuk ruas Jalintim Sumatera, Trans Kalimantan dan Trans Papua.