Atasi Inefisiensi Anggaran, Pemerintah Keluarkan Perpres E-Government

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 15 Okt 2018, 08:40 WIB
Diperbarui 15 Okt 2018, 08:40 WIB
Persiapan Uang Tunai Bi

Liputan6.com, Jakarta - Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang dikenal e-government telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berbagai permasalahan inefisiensi anggaran terkait pembangunan SPBE diharapkan segera dapat diatasi.

"Urgensinya untuk mengatasi permasalahan pembangunan SPBE oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dilakukan sendiri-sendiri sehingga berdampak pada inefisiensi anggaran secara nasional," jelas Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Imam Machdi, dalam keterangan tertulis, Senin (15/10/2018).

Saat ini tata kelola pemerintah masih belum terlalu lancar untuk menerapkan SPBE, sehingga berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga dan berakibat pada pemborosan anggaran. Dengan terintegrasi, ia berharap dapat meningkatkan efisiensi.

Peraturan yang diprakarsai oleh Kementerian PANRB dan penyusunannya dilakukan selama hampir empat tahun ini semakin mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan efisien.

Perpres tersebut mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi e-government Nasional untuk memastikan keterpaduan tata kelola SPBE dapat terlaksana. Tugas utama dari Tim Koordinasi SPBE Nasional adalah melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri dari Menteri dan Kepala Lembaga berjumlah tujuh orang, yakni Menteri PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi, Menteri Kominfo, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Imam menjelaskan, setelah diterbitkannya Perpres Nomor 95/2018 ini, pemerintah memiliki prioritas untuk melaksanakan percepatan penerapan e-government yaitu mewujudkan integrasi layanan perencanaan, penganggaran dan pengadaan, informasi kepegawaian, kearsipan elektronik dan pengaduan publik, serta pembangunan infrastruktur SPBE seperti Pusat Data Nasional.

"Di samping itu, secara bersamaan melakukan penyusunan arsitektur SPBE dan perbaikan tata kelola SPBE," ungkap dia.

 

2 of 3

Rencana Induk

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau
Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah juga telah menyusun rencana induk SPBE yang bertujuan untuk memberikan arah pembangunan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. Rencana induk ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi.

Selain itu, Perpres SPBE juga mengatur pelaksanaan evaluasi SPBE secara periodik. Pada 2018, Kementerian PANRB sedang melaksanakan evaluasi SPBE yang sejalan dengan pengaturan dalam Perpres, sehingga hasil evaluasi diharapkan dapat menyajikan profil SPBE nasional baik keunggulan maupun kelemahan penerapan SPBE.

"Data hasil evaluasi diharapkan tersedia diakhir tahun 2018," ujar Imam Machdi.

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by