Isu Ekonomi Global yang Jadi Fokus Komite Pembangunan Bank Dunia

Peserta Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Liputan6.com, Jakarta Komite Pembangunan (Development Committee) Bank Dunia melakukan pertemuan pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali. Komite menggarisbawahi 3 isu mengenai ekonomi global, human capital, dan pengembangan teknologi keuangan atau fintech.

Pertumbuhan ekonomi global dinilai tetap kuat, namun masih terdapat ketidakseimbangan di mana pertumbuhan perdagangan dan sektor manufaktur cenderung moderat.

Risiko penurunan (downside risk) terhadap pertumbuhan global terjadi karena beberapa alasan seperti ketidakpastian kebijakan, perkembangan geo-politik dan pengetatan keuangan global, juga kenaikan level utang dan volatilitas mata uang.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, mengatakan komite yang saat ini dipimpin Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati juga menggarisbawahi peran penting dari perdagangan internasional untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan berkelanjutan.

"Komite menyerukan pada negara-negara anggota, dengan dukungan dari Bank Dunia dan IMF, untuk mengimplementasikan kebijakan yang memastikan penguatan dan pertumbuhan ekonomi inklusif, mengurangi resiko, dan mempromosikan daya saing serta di saat yang sama juga memperkuat ketahanan fiskal yang berkelanjutan," jelas dia, Minggu (14/10/2018).

Komite juga tetap memberi perhatian pada naiknya tingkat kerentanan akan risiko utang (vulnerabilities debt) pada beberapa negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah, yang berisiko membalikkan manfaat dari inisiatif penanggulangan hutang sebelumnya.

Untuk mengatasi situasi ini, dibutuhkan kerangka kerja kebijakan yang solid, kecukupan fiskal, dukungan pihak luar, dan praktek pinjaman yang berkelanjutan dan transparan.

Komite meminta WBG dan IMF membantu negara-negara anggota memperkuat posisi fiskal dengan mengembangkan kapasitas manajemen utang, meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik dan mengembangkan pasar modal di tingkat lokal.

2 dari 2 halaman

Isu Lain

Jokowi Bicara Perkembangan Fintech di IMF-Bank Dunia 2018 — Presiden Joko Widodo menyalami Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim dalam Bali Fintech Agenda IMF-WB 2018, Bali, Kamis (11/10). Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia tengah mencoba membuat beberapa regulasi mewadahi fintech. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Terkait human capital, komite memberi perhatian besar pada masalah ini, khususnya yang berimplikasi pada kemajuan teknologi, keuangan, dan aspek pembangunan lainnya.

Komite mendukung Human Capital Project (HCP) serta peluncuran Human Capital Index (HCI) dengan program-program pendukung dari negara-negara yang terlibat.

Ini merupakan platform yang dapat mendukung investasi sistem kesehatan dan pendidikan nasional maupun global jangka panjang, membantu negara-negara tersebut mengantisipasi masa depan ekonomi yang akan bertransformasi karena perubahan teknologi.

Bank Dunia menyambut baik pengembangan agenda Bali Fintech oleh WBG-IMF. Komite menilai lembaga-lembaga yang terlibat harus memanfaatkan potensi Fintech untuk memperdalam pasar keuangan, meningkatkan akses dan tanggung jawab terhadap layanan keuangan, memfasilitasi pembayaran lintas batas, memperkuat sistem remitansi, dan juga harus bisa mengelola risiko pada pengguna teknologi ini.

Pengembangan fintech hendaknya difokuskan pada negara-negara berpenghasilan rendah, negara-negara kecil, dan komunitas terpinggirkan, terutama untuk menutup kesenjangan yang sering dialami perempuan dan UKM dalam akses pembiayaan.

Pada rapat ini, Komite Pembanguan Bank Dunia berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menjadi penyelenggara yang baik, juga berterima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, atas bimbingan dan kepemimpinannya sebagai Ketua Komite dalam dua tahun terakhir. Komite Pembangunan Bank Dunia menyambut baik penggantinya, MKen Ofori-Atta, Menteri Keuangan Ghana.

Sementara itu, Pertemuan Komite Pembangunan selanjutnya menurut rencana akan dijadwalkan berlangsung di Washington DC, pada 13 April 2019 mendatang.