Serahkan Bantuan bersama Direktur IMF, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Lupakan Lombok

Oleh Nurmayanti pada 09 Okt 2018, 20:22 WIB
Diperbarui 09 Okt 2018, 20:22 WIB
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Managing Director IMF Christine Lagarde di Bali
Perbesar
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Managing Director IMF Christine Lagarde di Bali. Dok: Merdeka

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunjungi Desa Guntur Macan di Lombok, pada Senin (8/10/2018) ini. Turut mendampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah. 

Guntur Macan adalah salah satu desa terdampak gempa yang terparah pasca gempa pada Juli-Agustus lalu.

"Saya datang kesini untuk menunjukkan kami tidak melupakan Lombok, bukan karena ada gempa di Sulawesi kami jadi lupa. Presiden juga akan berkunjung ke sini setelah dari Bali. Pemerintah sudah membangun 23.000 rumah lebih. Soal bantuan yang belum turun, itu hanya masalah administrasi saja. Mungkin masalah pertanggungjawaban nya belum selesai, jangan sampai karena dana bantuan ini ada yang masuk penjara. Jadi tidak betul kalau kami lupakan Lombok," ujar Luhut.

Dia menuturkan, ini juga bentuk simpati serta solidaritas dari peserta pertemuan IMF-Bank Dunia kepada para korban gempa di Lombok.

"Kemarin kan kami dan Sekjen (IMF) sudah ke Palu. Dari peristiwa ini kami akan memberikan usulan topik pembicaraan yaitu bagaimana penanganan masalah bencana yang kalau bisa pendanaannya itu bukan saja dari negara bersangkutan, seperti kita asuransikan. Formatnya sedang disusun oleh Menteri Keuangan dan kebetulan juga ada Ibu Lagarde ikut ke sini jadi beliau bisa bantu menyampaikannya di pertemuan tersebut," dia menambahkan.

Luhut mengatakan, sesuai penuturan Menkeu jika biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk bencana ini dalam satu tahun bisa Rp 22 triliun untuk penanganan bencana. Pemerintah pun sedang mencari cara menangani biaya tersebut.

"Nah kita mau lihat apakah bisa kita asuransikan sehingga kita bisa menanggungnya bersama," jelas Luhut.

Sementara Sri Mulyani menjelaskan jika pemerintah secara hati-hati dalam mengelola dana tanggap bencana. Saat ini pun prosedur untuk landasan hukumnya sedang diselesaikan.

"Apakah dengan bencana Palu dana pemerintah habis? jawabannya tidak. Untuk Palu sesuai kebutuhan untuk Lombok tetap untuk Lombok. Untuk dana IMF-WB Pak Luhut sudah menggunakannya dengan hati-hati," ujar Sri Mulyani.

Dia mengatakan bantuan akan dicairkan bertahap dengan rincian bagi rumah yang bangunannya rusak berat mendapat Rp 50 juta, rusak sedang bantuannya Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta.

Lagarde pada kesempatan ini menyatakan apresiasi terhadap Pemerintah Indonesia yang menangani bencana Lombok dan Sulawesi dengan cepat dan baik.

"Kami mengagumi penanganan yang dilakukan pemerintah, melihat anak-anak bisa kembali ke sekolah agar bisa mencapai apa yang dicita-citakan menjadi ilmuwan dan ahli di bidangnya masing-masing," kata dia.

Lagarde pun berkesempatan untuk berbicara dengan para korban gempa bumi di Desa Guntur Macan. Dia pun turut menyaksikan para ibu mengolah kedelai untuk dijadikan tempe dan mencicipi pisang goreng yang dijual di oleh seorang ibu. 

 

 

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

 

2 dari 2 halaman

Utang

Gubernur BI Perry Warjiyo, berkunjung ke Lombok bersama Menko Maritim, Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, Senin (08/10/2018). (Wilfridus Setu Embu/Liputan6.com)
Perbesar
Gubernur BI Perry Warjiyo, berkunjung ke Lombok bersama Menko Maritim, Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, Senin (08/10/2018). (Wilfridus Setu Embu/Liputan6.com)

Pada kunjungan ini, Luhut juga memastikan jika pemerintah tidak akan berutang kembali kepada IMF.

"Kedatangan pemerintah ke Lombok sebagai bukti bahwa pemerintah masih peduli, pada pertemuan tahunan tersebut tidak berpesta-pesta seperti yang dikatakan sebagian orang. Kami datang ke sini untuk menyampaikan simpati kami. Lalu saya ingin sampaikan juga tidak ada rencana kami dari pemerintah untuk berhutang kemana-mana. Kita negara berdaulat," tegas Luhut.

Lagarde pun meyakini ekonomi Indonesia saat ini tidak membutuhkan utang. "Apakah Indonesia mau menerima pinjaman dari IMF?. Jawabannya tidak, karena ekonomi Indonesia sekarang ini berada di tangan yang sangat baik," tutur dia.

Dia mengaku jika saat memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tahunan tersebut, pihaknya tidak pernah memprediksi akan terjadi bencana alam di negara ini.

"Kami tidak akan pernah tahu bahwa Gunung Agung di Bali akan erupsi, gempa akan melanda Lombok dan Sumbawa, dan gempa disertai tsunami akan melanda Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah. Yang kami tahu Indonesia adalah yang terbaik dan ketua tim, yaitu Pak Luhut yang merencanakan ini, betul-betul dapat kami percayakan untuk penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali," lanjutnya.

Lagarde mengatakan mereka tidak membatalkan pertemuan di Bali karena akan mengakibatkan banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan upaya yang dilakukan selama ini menjadi sia-sia.

"Kalau kami batalkan tentu saja akan menjadi sebuah penghinaan... sehingga kami putuskan kami tetap akan datang," katanya.

Menko Luhut mengatakan banyak manfaat yang bisa diambil dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia. Ini seperti proyek-proyek infrastruktur, pariwisata dan lainnya.

"Manfaatnya banyak sekali, nanti anggota OKI kita bawa ke Lombok setelah pertemuan IMF, soal pendanaan syariah," katanya.

Lagarde mengaku pada kunjungan ini, membawa sumbangan sebesar Rp 2 miliar dari para karyawan IMF dan dana tersebut akan dialokasikan untuk Lombok dan Palu.

 

Lanjutkan Membaca ↓