Sri Mulyani Ajak Swasta Biayai Proyek Infrastruktur

Pemerintah rapat bersama Banggar — Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi paparan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (31/5). Rapat terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan dalam RAPBN 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia telah memasuki era baru dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, yakni dengan membuka ruang bagi keterlibatan swasta.

Dia menegaskan, meskipun saat ini fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, Indonesia masih perlu meningkatkan kinerja ekonomi dengan mendorong pembangunan infrastruktur.

"Kita bagus dalam semua indikator ekonomi, tapi Indonesia sama seperti negara berkembang lain yang mengalami kesenjangan Infrastruktur. Kalau lihat global competitiveness indeks kita ranking 80. Jadi harus berbuat lebih banyak," kata dia dalam "Indonesia Investment Forum 2018", di Conrad Hotel, Bali, Selasa (9/10/2018).

Peran swasta amat dibutuhkan dalam pembicaraan pembangunan infrastruktur. Keterlibatan swasta sangat membantu untuk mengatasi kekurangan anggaran pemerintah di tengah kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang masih harus ditingkatkan.

"Sekarang kita mengundang publik untuk terlibat dalam ekonomi. Kementerian teknis, Kementerian PU punya Rp 110 triliun budget. Tapi Pak Basuki punya banyak keinginan bangun jalan dan infrastruktur. Dengan paradigma baru ini Menteri Perkejaan Umum bertanya dapatkah saya bangun lebih banyak jalan tol dan jalan dengan Rp 110 triliun," ujarnya.

"Jadi dengan (jumlah) uang yang sama, dapat membangun lebih banyak dan lebih baik dengan mengundang swasta untuk berkolaborasi dengan kami," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Selain meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pada 2019. Khusus untuk infrastruktur, pemerintah mengalokasikan dana Rp 420,5 triliun pada tahun depan.

2 dari 2 halaman

RI Perlu Terapkan Pembiayaan Inovatif untuk Bangun Infrastruktur

Ditinggal Mudik Pekerja, Pembangunan Infrastruktur Dihentikan Sementara — Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan PT Bank HSBC Indonesia untuk menyelenggarakan Infrastructure Forum di Ayana Hotel & Resort, Jimbaran, Bali pada 11 Oktober 2018.

Kerja sama ini selain sebagai paralel event IMF-World Bank, juga dalam rangka mendorong pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Kepala BKPM, Thomas Lembong, menyatakan pihaknya senantiasa akan mendorong peran serta pelaku usaha swasta untuk pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan begitu, kata dia, pemerintah diharapkan dalam pembiayaan proyek infrastruktur tidak lagi bergantung pada APBN.

"Saatnya kita menerapkan strategi yang lebih kreatif dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur. Salah satu yang bisa diterapkan adalah melalui sekuritisasi aset-aset perusahaan swasta. Dengan melepas aset-aset tersebut, pemilik perusahaan bisa mendapatkan cash dan membangun investasi baru, di antaranya dituangkan ke pembangunan proyek infrastruktur," ujar dia saat konferesnsi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Thomas mencontohkan, beberapa pembiayaan proyek infrastruktur yang digagas oleh Kementerian Bappenas melaui Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) sudah lebih dulu jalan. Dari skema ini setidaknya sudah ada beberapa proyek pemerintah yang jalan tanpa harus bergantung dari APBN.

"Contoh struktur pendanaan yang digagas oleh Bappenas dalam bentuk PINA. Ini sudah dipakai dalam mendanai jalan tol dan listrik," ujar Lembong.

Dengan demikian, dia berharap, melalui Infrastructure Forum ini dapat memperkuat citra lndonesia sebagai negara tujuan investasi global dan mendorong sektor swasta untuk semakin berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.