Upaya 13 Negara Bangun Ekonomi Laut Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Senin 24 September 2018 menghadiri pertemuan perdana Panel Tingkat Tinggi (PTT) untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan (Inaugural Meeting of the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy) di Museum of Modern Art, New York, Amerika Serikat (AS).

Keduanya hadir sebagai "sherpa" (wakil pemerintah RI yang terlibat dalam seluruh persiapan pekerjaan Panel) mewakili Presiden Joko Widodo. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani dan Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Muhammad Oemar.

Pertemuan perdana ini dihadiri kepala negara dari 13 negara pantai (coastal state) anggota PTT, setelah pertama kali diumumkan oleh Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg, Januari 2018 lalu.

PTT ini memang diketuai bersama oleh Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg dan Presiden Republik Palau, Tommy E. Remengesau. Adapun negara anggotanya antara lain Australia, Chili, Fiji, Ghana, Guinea, Jamaika, Jepang, Meksiko, Namibia, Norwegia, Palau, Portugal, dan Indonesia. 

PTT untuk ekonomi laut berkelanjutan ini bertujuan untuk mengarusutamakan kepentingan menjaga kesehatan laut untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

PTT ini  akan menghasilkan laporan rekomendasi kebijakan tata kelola kelautan untuk mencapai ekonomi kelautan yang berkelanjutan (sustainable ocean economy), sesuai target Sustainable Development Goals  (SDGs) 14 Life Below Water.

Laporan tersebut akan disampaikan pada pertemuan United Nations Ocean Conference 2020 ke II di Portugal untuk diadopsi sebagai  kebijakan internasional oleh PBB . 

Dalam sambutannya, PM Norwegia Erna Solberg mengemukakan tiga aspek penting untuk mencapai ekonomi laut berkelanjutan.

Pertama, pengetahuan yang mendalam tentang laut, yaitu bagaimana laut dapat memenuhi kebutuhan vital manusia seperti ketahanan pangan ( food security), lapangan kerja, komunitas yang berkelanjutan ( sustainable community), dan ketahanan terhadap ancaman dampak perubahan iklim.

Pengetahuan mendalam ini akan menjadi fondasi utama pekerjaan PTT guna mengidentifikasi ancaman terhadap laut dan status kesehatan ekosistemnya, serta potensi ekonomi industri kelautan, termasuk lapangan kerja yang dapat diciptakan, dan dampaknya terhadap ekosistem. 

Kedua, untuk memastikan transisi ke arah ekonomi laut yang berkelanjutan, PTT ini harus bersifat inklusif dan sejalan dengan prinsip-prinsip SDG 17 tentang Kemitraan Global untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan.

"Oleh karena itu, Panel Tingkat Tinggi ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, organisasi - organisasi lingkungan hidup, peneliti, dan pakar-pakar kelautan," ungkap Erna, seperti dikutip dari keterangan tertulis Jumat (28/9/2018).

Ketiga, perlunya pengelolaan laut yang komprehensif berdasarkan kajian ilmiah yang aktual. Untuk itu, PTT akan didukung oleh pakar-pakar dunia yang tergabung dalam Kelompok Ahli (Group of Experts), yang bertugas menyusun pandangan, mengidentifikasi solusi, dan mengembangkan strategi untuk menerjemahkan solusi konkret. 

Sementara itu, Presiden Republik Palau, Tommy E. Remengesau juga mengemukakan tiga poin penting mengenai PTT ini. Menurut dia, PTT adalah panel politik, bukan panel teknis, sehingga harus menciptakan dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh negara.

Selain itu menurut dia, PTT harus mendorong hasil yang konkret dan dapat dilaksanakan di lapangan, melalui dukungan politik yang kuat dan dukungan Kelompok Ahli ahli dunia, yang harus dapat dicapai dalam waktu 2 tahun. 

Selanjutnya ia berpendapat, PTT ini harus mampu berkontribusi dalam menerobos sekat-sekat yang ada yang terdapat dalam forum-forum kelautan internasional yang selama ini masih ada.