Pemerintah akan Bangun Politeknik di Kawasan Industri Teluk Bintuni

Oleh Merdeka.com pada 24 Sep 2018, 15:16 WIB
Diperbarui 26 Sep 2018, 15:13 WIB
Menperin Airlangga Hartarto

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mendirikan politeknik yang berkaitan dengan industri di kawasan Teluk Bintuni.

Hal ini setelah pemerintah mendapatkan kejelasan investor yang akan mengelola kawasan industri Teluk Bintuni.

"Tentu pemerintah bisa chip in dengan pendidikan politeknik," kata dia, di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri. Salah satunya di kawasan industri Petrokimia Teluk Bintuni.

"Di Morowali, ada politeknik logam. Di Kendal ada politeknik furnitur, nanti di Cilegon juga ada politeknik industri kimia. Nanti pemerintah akan dorong itu," kata dia.

Dengan begitu, ketika kawasan industri Petrokimia Teluk Bintuni beroperasi, SDM terutama penduduk sekitar kawasan dapat terserap

"Supaya masyarakat setempat, mendapatkan pendidikan. Saat pabrik beroperasi kita punya tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar kawasan tersebut," tegas dia.

 

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Pengelola Kawasan Industri Teluk Bintuni Dijamin Dapat Tax Holiday

DJP Riau-Kepri Pidanakan 2 Pengemplang Pajak
Ilustrasi: Pajak Foto: Istimewa

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto memastikan investor yang mengelola kawasan Industri di Teluk Bintuni akan mendapatkan fasilitas fiskal tax holiday.

Hal ini untuk mendorong investor berminat menanamkan modalnya di kawasan industri yang terletak di Provinsi Papua Barat tersebut.

"Siapa pun yang investasi di Teluk Bintuni, pasti, dijamin dapat tax holiday. Lamanya berapa, kami bisa bicara dengan Kementerian keuangan. Jadi kami akan dorong ini menjadi proyek yang visible," kata dia di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan. Infrastruktur tersebut dimaksudkan untuk mendukung proses bisnis di Teluk Bintuni.

Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan badan layanan umum alias BLU untuk memfasilitasi investor dalam mengakses pinjaman modal. Airlangga menyebutkan, total investasi untuk masing-masing industri sekitar USD 700 juta.

"Mempersiapkan sejenis BLU agar investor ini mendapat pinjaman. Untuk pengembangan project. (Investasi) bervariasi karena total investasi beragam, tergantung jenis (industri). Bikin pabrik pupuk tidak sama dengan metanol. Kita serahkan ke investornya. Tapi range-nya di atas USD 700 juta,"ujarnya.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan pengembangan Teluk Bintuni akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau lazim disebut Public Private Partnership (PPP).

Dukungan pemerintah juga akan tampak berupa pemberian VGF (Viability Gap Fund). Hal ini karena kawasan Teluk Bintuni belum terlalu menarik bagi investor, meski menyimpan potensi yang sangat besar.

"Oleh karena itu, karena enggak visible itu kita pakai skema KPBU. Pemerintah bisa chip in sampai 49 persen. VGF tadi," kata dia.

Sejauh ini, sudah banyak investor dari berbagai negara tetangga yang berminat. Pemerintah, dia menjelaskan, akan menyeleksi proposal masing-masing investor untuk menentukan pengelola kawasan industri petrokimia Teluk Bintuni.

"Tertarik dari Jepang, ada dari Korea. Terbuka untuk semua," tandasnya.

 

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓