Utang Tembus Rp 4.363 Triliun, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Oleh Merdeka.com pada 21 Sep 2018, 19:45 WIB
Diperbarui 23 Sep 2018, 19:13 WIB
Pemerintah rapat bersama Banggar

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Agustus 2018 mencapai Rp 4.363 trilliun atau memiliki rasio sebesar 30,31 persen. Sebelumnya, pemerintah terus berupaya menjaga rasio utang tetap di bawah 30 persen. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pihaknya akan terus menjaga rasio utang tidak jauh dari target sebesar 30 persen dari PDB. Di tengah dinamika nilai tukar pemerintah akan berupaya menyesuaikan.

"Kami akan tetap jaga di sekitar itu. Kalau ada dinamika nilai tukar yang mengubah nilai nominal terutama utang luar negeri nanti kita akan adjust," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah selalu merespons potensi kenaikan utang dengan hati-hati. Di antaranya, menjaga defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta keseimbangan primer tetap positif. 

"Posisi (utang) nya tidak selalu satu fix. Tetapi kalau kita lihat dari sisi APBN defisit terus menurun, kemudian primary balance masih tetap positif sampai akhir Agustus menggambarkan kita merespons dengan kehati-hatian. Jadi tidak hanya direspons dari satu sisi," ujar dia.

 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

 

2 dari 2 halaman

Utang RI Naik Jadi Rp 4.363 Triliun

Tingkat Utang RI Paling Rendah di Asia
Dari hasil riset HSBC menyebutkan, Singapura menjadi negara dengan tingkat utang tertinggi, yaitu mencapai 450 persen terhadap PDB.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Agustus 2018 berjumlah Rp 4.363 trilliun. Dengan demikian rasio utang Indonesia sampai Agustus tembus sekitar 30,31 persen.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengatakan, utang pemerintah mengalami kenaikan salah satunya dikarenakan faktor eksternal seperti pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing lainnya terutama dolar AS.

"Hal ini mempengaruhi besaran total outstanding utang untuk bulan Agustus ini," ujar Luky di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 21 September 2018.

Secara mendetail, total posisi utang untuk SBN berdenominasi rupiah lebih besar dibandingkan dengan SBN yang berdenominasi valuta asing.

Dengan demikian, risiko fluktuasi nilai rupiah terhadap posisi utang Pemerintah dapat diminimalkan. Komposisi SBN sampai dengan akhir Agustus 2018 mencapai 81,18 persen, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 80,71 persen dari total outstanding.

Berdasarkan sumber SBN, komposisi utang SBN dalam valuta asing naik ke angka 23,84 persen terhadap total utang dari sebelumnya sebesar 22 persen terhadap total utang.

"Kenaikan tersebut sejalan dengan strategi pemerintah untuk melakukan pendalaman pasar obligasi, mengingat posisi Indonesia yang sudah naik kelas menjadi middle income country yang tidak berhak lagi memperoleh pinjaman lunak (konsesional)," jelasnya.

Di sisi lain, SBSN (Sukuk) juga mengalami kenaikan karena semakin banyaknya Kementerian/ Lembaga yang melihat potensi dan menggunakan Sukuk Negara sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek dari Kementerian/Lembaga. Hal ini mendorong peningkatan jumlah SBSN secara signifikan.

Selain faktor eksternal, pertumbuhan utang pemerintah juga disebabkan oleh dijalankannya strategi front loading. Strategi front loading merupakan strategi yang dilakukan pemerintah dengan menarik pembiayaan di awal pada saat suku bunga di pasar masih rendah sebelum kenaikan suku bunga Bank Sentral AS.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

 

Lanjutkan Membaca ↓