Debitur KUR Korban Gempa Lombok Dapat Keringanan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi komite kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rakor tersebut membahas dampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Rapat komite kali ini memutuskan keringanan yang akan diberikan kepada nasabah KUR yang terdampak gempa di Lombok dan daerah NTB lainnya,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, saat konferensi pers di Kantornya Selasa (18/9/2018).

Iskandar menyebut, berdasarkan data yang dihimpun oleh Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, sampai dengan 31 Agustus 2018 terdapat 10.409 debitur KUR yang terdampak gempa bumi Lombok dan sekitarnya. Adapun baki debet KUR terdampak gempa bumi tersebut sebesar Rp 171,99 miliar.

"Nilai tersebut sebesar 7,86 persen dari total baki debet KUR di provinsi NTB posisi 31 Agustus 2018 sebesar Rp 2,187 triliun," imbuh Iskandar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo tengah berada di Lombok untuk meninjau penangangan gempa. Jokowi dibonceng Gubernur NTB menggunakan motor trail.

2 dari 2 halaman

Poin Restrukturisasi

Pengungsi gempa lombok — Gempa Lombok menyisakan rasa takut dan waspada bagi warga. Mereka pun mengungsi di tempat aman. (Liputan6.com/Sunariyah)

Iskandar menjelaskan, dalam rapat tersebut telah memutuskan dua poin restrukturisasi penanganan debitur terdampak gempa dengan memberikan perlakuan khusus di luar yang diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 dengan acuan POJK Nomor 45/POJK.03/2017.

Adapun relaksasi pertama adalah mengenai ketentuan perpanjangan jangka waktu KUR karena restrukturisasi khusus untuk debitur terdampak gempa di NTB yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) KUR Mikro dari 3 tahun menjadi 6 tahun, untuk Kredit Investasi (KI) dari 5 tahun menjadi 8 tahun.

"Kemudian KMK KUR Kecil dari 4 tahun menjadi 7 tahun, untuk KI dari 5 tahun menjadi 8 tahun. Poin ini berlaku sejak ditetapkan komite kebijakan," jelasnya.

Kedua, relaksasi ketentuan plafon akumulasi KUR Mikro untuk sektor perdagangan (non produksi) dapat sebesar maksimum 25 juta yang ditambahkan ke sisa baki debet KUR yang direstrukturisasi sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

"Relaksasi ketentuan plafon akumulasi KUR Kecil dan KUR Khusus dapat sebesar maksimum Rp 500 juta yang ditambahkan ke sisa baki debet KUR yang direstrukturisasi sesuai dengan penilaian Penyalur KUR," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

kredit usaha rakyat
Bisnis
Kredit Usaha Rakyat adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM.
Lihat Selengkapnya
kredit usaha rakyat
Merdeka.com
gempa lombok
KUR