Tarif Transportasi Online Pelat Merah Harus Beri Kesejahteraan Buat Pengemudi

Oleh Bawono Yadika pada 17 Sep 2018, 20:13 WIB
Diperbarui 17 Sep 2018, 20:13 WIB
Ilustrasi Foto Taksi Online (iStockphoto) ​
Perbesar
Ilustrasi Foto Taksi Online (iStockphoto) ​

Liputan6.com, Jakarta - Perkumpulan Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus (PPASK)  meminta kepada pemerintah untuk memiliki rencana yang matang terkait penentuan tarif merakyat untuk aplikasi transportasi online. Pasalnya, pertumbuhan permintaan (demand) untuk kebutuhan transportasi online sehari-hari kian tinggi.

"Kita jika ditanya apakah mendukung rencana pemerintah tentu mendukung. Tetapi masalahnya, apakah pemerintah ini punya rencana yang lebih kompetitif, karena transportasi online ini sudah candu bagi masyarakat. Enggak cuma ke kantor, makan aja sekarang delivery," tutur Ketua PPASK Michael Pratama saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (17/9/18).

Pihak aplikator swasta jelas memiliki investor besar untuk mensokong kebutuhan para pengemudi online (driver) mereka. Ini yang kemudian, menurut dia, pemerintah perlu mengkaji alokasi insentif yang tepat, menyentuh kepentingan driver online.

"Aplikator ini kan punya investor besar. Nah pemerintah ini darimana anggaranya untuk nutupin insentif para drivernya? Harus kompetitif, jadi ini juga perlu dicermati," ujarnya.

Michael menambahkan, dari aspek ekonomi, ia berharap roda ekonomi dalam industri transportasi online bisa tumbuh sehat kedepannya. Itu diwakili dengan fungsi aplikator, operator, dan pemerintah yang dapat bersinergi dalam pengambilan keputusan pada regulasi baru nanti.

"Ya harapanya bisa sejalan dengan fungsinya masing-masing. Kita sebagai badan hukum dapat membina driver dengan baik, aplikator bisa mengayomi driver. Kita intinya sebagai operator harus menjadi penyambung pemerintah dan aplikator," tutup dia.

2 dari 2 halaman

Menhub Janji Aplikasi Transportasi Online Pelat Merah Lebih Merakyat

Ilustrasi Foto Taksi Online (iStockphoto) ​
Perbesar
Ilustrasi Foto Taksi Online (iStockphoto) ​

Sebelumnya, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tengah mengkaji pembuatan aplikasi transportasi online sendiri. Saat ini, Kementerian Perhubungan tengah mempertimbangkan berbagai masukan dari pihak terkait.

Nampaknya, ide Budi Karya ini muncul tidak asal-asalan. Dia menyatakan apa yang direncanakan ini sudah sukses di negara maju Asia, seperti Korea Selatan. 

"Jadi seperti di Korea, di sana ada aplikasi yang dibangun masyarakat dan sekarang dipakai pemerintahnya. Dan itu sekarang kita pelajari," kata Menhub di Jakarta Convention Centre (JCC), Senin (17/9/2018).

Budi Karya juga menegaskan, memang Go-Jek adalah aplikasi buatan anak bangsa. Namun pihaknya tidak akan mengakuisisi Go-Jek. Hal itu karena Go-Jek sudah memiliki market dan manajemen cukup besar.

"Kalau Go-Jek (Diakusisi) pasti tidak, kita lihat ada aplikasi yang lebih merakyat," papar Menhub.

Lanjutkan Membaca ↓