Di Hadapan Pengusaha, Sri Mulyani Bicara Upaya Bangun Pajak yang Adil

Oleh Merdeka.com pada 14 Sep 2018, 16:00 WIB
Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menegaskan, kondisi saat ini kerja sama semua pihak sangat diperlukan.

Tidak hanya pemerintah tetapi dukungan masyarakat dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menciptakan perekonomian yang stabil dan mencapai pembangunan serta menyelesaikan masalah struktural. 

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, hal itu saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional bertema peran serta dunia usaha dalam membangun sistem perpajakan dan moneter yang adil, transparan dan akuntabel.

Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

"Bagaimana kita bersikap agar perekonomian stabil dan mencapai pembangunan dan menyelesaikan masalah struktural seperti kemiskinan," ujar Sri Mulyani di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Sri Mulyani mengatakan, memasuki 2018 ada hal yang berbeda atau dinamika yang berubah dibandingkan dua atau tiga tahun lalu. Hal ini salah satunya dipicu oleh kebijakan normalisasi Amerika Serikat. 

"Memasuki 2018 ada hal yang berbeda atau dinamikannya yang berubah dibandingkan dua atau tiga tahun lalu. Saya kembali menjadi Menteri Keuangan 2016. 2017 kita tutup cukup baik. 2018 ini dinamika global cukup menantang ditandai kebijakan normalisasi Amerika Serikat," ujar dia.

Adapun dalam seminar ini, akan dibahas secara lengkap mengenai kemajuan reformasi perpajakan dan mendorong kepatuhan pajak (tax compliance) dengan tetap memperhatikan situasi politik, kondisi ekonomi, dan iklim investasi usaha.

Beberapa pembicara lain yang hadir dalam diskusi ini adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahazil Nazara.

Hasil diskusi ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun kebijakan dan strategi optimalisasi penerimaan perpajakan yang lebih baik tanpa menciderai proses bisnis bagi para pelaku usaha. 

 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

 

2 of 2

Sri Mulyani: RI Wajib Waspada Hadapi Kebijakan AS

Pemerintah rapat bersama Banggar
Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melakukan rapat kerja dengan Banggar DPR di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (31/5). Rapat membahas kerangka ekonom makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam Forum Riset Life Science Nasional Tahun 2018 di Hotel Pulman Central Park, Jakarta. Acara yang diselenggarakan PT Bio Farma (Persero) mengusung tema Pendanaan Penelitian dan Kebijakan Pendukung Sektor Swasta dan Pemerintah untuk Riset dan Inovasi di Indonesia.

Di hadapan ratusan peserta, Sri Mulyani menjelaskan kondisi perekokonomian secara global, terutama di Amerika Serikat (AS). Ia menyebut, beberapa kebijakan moneter yang dilakukan AS secara garis besar mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk juga di Indonesia.

"Hari ini kita melihat bahwa gejolak global yang berasal dari kebijakan moneter dari AS maupun di negara maju lainnya bisa mempengaruhi perekonomian global," kata Sri Mulyani, Kamis 13 September 2018.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah AS dalam bidang moneter adalah menaikan suku bunga serta mengurangi likuiditas. Kedua hal tersebut merupakan salah satu upaya AS menormalisasi kebijakan moneter setelah terjadi krisis global pada 2008-2009 lalu.

"Waktu itu, degan kondisi ekonomi yang turun tajam karena krisis, AS turunkan suku bunganya dari di atas 5 persen menjadi mendekati ke 0 persen. Dan sekarang karena ekonominya pulih kembali suku bunga dinaikan kembali sekarang sudah mendekati 2 persen dan mungkin tahun depan masih ada naik lagi," ungkap dia. 

Situasi ini, Menurutnya mempengaruhi seluruh dunia. Sebab, pada saat yang sama dengan suku bunga yang meningkat Pemerintah AS melakukan extraordinary monetary policy mencetak banyak dolar AS dalam rangka untuk mengembalikan ekonomi yang terpuruk karena krisis.

"Nah hari ini adalah menaikan suku bunga dengan mengurangi likuiditas dolar AS sehingga yang terjadi seluruh dunia terpengaruh pada suku bunga yang naik dan pasokan dolar AS yang pulang ke AS. Ini yang sedang kita hadapi di 2018. Oleh karena itu kita harus tingkatkan kewaspadaan," ungkapnya.

Di tengah ketidakpastian terhadap perekonomian global saat ini, pemerintah akan terus menjaga dibeberapa sektor.

"Degan kondisi tersebut perekonomian Indonesia yang kita bisa jaga baik itu dari sisi sektor riil, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pemerataan, kita tumbuh di atas 5,2 persen, inflasi rendah 3,5 persen. Kemiskinan turun terus secara konsisten bahkan pertama kali dalam sejarah 8,9 persen ini terus diturunkan," pungkasnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓