BI Prediksi Suku Bunga The Fed Naik Hingga 3,25 Persen

Oleh Merdeka.com pada 13 Sep 2018, 18:13 WIB
Ilustrasi The Fed

Liputan6.com, Jakarta Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara memprediksi Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed) akan menaikkan suku bunga acuan sampai 3,25 persen hingga 2019. Untuk diketahui, suku bunga The Fed saat ini berada pada angka 2 persen.

"Di dalam proyeksi kami di Bank Indonesia, kami perkirakan bahwa suku bunga Amerika Serikat 2019 akan naik sampai 3,25 persen. Jadi 2,0 persen sekarang masih akan naik sampai 3,25 persen," ujarnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (13/9).

Mirza menjelaskan, pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat sebenarnya sudah direncanakan sejak 2013. Di mana 2013 Amerika Serikat memberikan aba-aba bahwa akan mulai melakukan pengetatan dan mulai 2013 pasar keuangan terutama emerging market mengalami volatility yang cukup tinggi.

"Suku bunga Amerika Serikat mulai naik di 2015 akhir. Sedangkan, pengetatan likuiditasnya dimulai 2014, jadi ada dua hal terjadi sekaligus dari Federal Reserve likuiditasnya berkurang dan suku bunganya naik," jelas dia.

Hingga kini, kenaikan suku bunga Amerika Serikat telah direspon berbagai negara termasuk oleh Bank Indonesia. Sejak bulan Mei, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 1,25 persen.

"Dengan adanya prediksi kenaikan suku bunga Amerika Serikat tersebut, kemungkinan kita akan menyesuaikan. Masih ada sekitar 1,25 persen lagi suku bunga akan meningkat," jelasnya.

Mirza menambahkan, saat ini pasar keuangan menghadapi tiga tantangan sekaligus. Pertama, kenaikan suku bunga The Fed. Kedua, pengurangan likuiditas The Fed yang masih akan terus berlanjut. Ketiga rencana kenaikan suku bunga bank sentral Eropa.

"Memang satu adalah suku bunga Amerika Serikat. Kedua terkait pengurangan likuiditas Fed masih akan terus berlanjut. Ketiga adalah kita semua menunggu bagaimana sinyal europian central bank kapan mereka akan mengurangi likuiditas pasar, dan kita memperkirakan Eropa menaikkan suku bunga di semester-II 2019," jelasnya.

 

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 of 2

Bukan 2018, Pemerintah Harus Antisipasi Krisis 2030

krisis-ekonomi-130912b.jpg
Ilustrasi krisis ekonomi.

Nilai tukar rupiah tengah menghadapi cobaan berat. Krisis mata uang Lira Turki, Argentina, Brazil dan Afrika Selatan memberikan sentimen negatif di tengah dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat karena ekonomi AS yang tumbuh tinggi.

Di sisi lain, Indonesia juga mengalami defisit neraca berjalan dampak dari tingginya impor yang tidak dapat diimbangi kenaikan ekspor. Hal ini memunculkan lagi isu Indonesia sebagai bagian dari fragile five, negara rentan jatuh ke dalam krisis bersama dengan Turki, Brazil, India dan Afrika Selatan.

Direktur Strategi Investasi dan Kepala Makroekonomi PT Bahana TCW Investment Management (BTIM) Budi Hikmat menyatakan, defisit transaksi berjalan dan penguatan dolar AS yang signifikan merupakan dua pra-kondisi fundamental yang melandasi krisis moneter 1998.

Namun, Budi meyakini perkembangan saat ini tak mengarah ke krisis ekonomi destruktif, seperti yang terjadi pada krisis moneter 1998.

Krisis 1998, menurut Budi, bermula dari krisis mata uang, dimana rupiah melemah secara tajam dan menjalar jadi krisis perbankan. Lumpuhnya fungsi intermediasi keuangan, tak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi, juga memicu kehancuran aset keuangan yang menjadi penopang kemakmuran bangsa.

Krisis nilai tukar rupiah saat itu dilandasi oleh rupiah overvalued yang dipertahankan melalui sistem nilai tukar tetap (fix exchange rate) atau dikendalikan pemerintah dan tak sejalan dengan tren penguatan dolar AS. Hal ini memicu aksi sektor korporasi dan perbankan untuk mengakumulasi utang luar negeri.

Saat itu, Indonesia belum ada tata kelola utang negara khususnya luar negeri, dan penguatan sistem administrasi untuk pemungutan pajak. Apalagi mobilisasi pembiayaan bisnis dalam negeri non-perbankan melalui pasar modal juga terbatas.

Kredit perbankan juga tinggi akibat lemahnya pengawasan perbankan. Kekeliruan perbankan dan berbahaya ketika itu adalah berutang valas jangka pendek untuk membiayai proyek investasi rupiah jangka panjang.

Saat nilai tukar rupiah melemah mengikuti mata uang regional, kondisi keuangan perusahaan dan perbankan memburuk drastis. Beban utang naik dan nilai aset turun.

“Perbankan saat itu ibarat peribahasa nothing right in the left and nothing left in the right. Sebelah kiri jadi aset bodong. Sebelah kanan deposan menarik dana. Akibatnya, modal tergerus dan harus dibenahi melalui kebijakan rekapitalisasi perbankan yang sangat mahal biayanya,“ jelas Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (11/9/2018).

Sekarang kondisinya berbeda. Perbankan jauh lebih baik dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) yang melebihi standar internasional.

Negara sudah memiliki manajemen berutang yang lebih transparan dan cermat, defisit maksimal 3 persen dari PDB.

Sistem nilai tukar fleksibel (flexible exchange rate) yang menyadarkan perusahaan akan bahaya risiko kurs mata uang bila berutang.

Pelemahan mata uang negara berkembang terhadap dolar AS, termasuk rupiah dilatari oleh keluarnya aliran modal asing (capital outflow) yang selama ini sangat dibutuhkan untuk membiayai defisit neraca berjalan (refinancing risk).

Hal ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga negara-negara maju dan pengetatan likuiditas oleh bank sentral Amerika The Federal Reserve (The Fed), seiring dengan membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Berakhirnya suku bunga rendah adalah kenyataan “new normal” yang harus dihadapi.

Akan tetapi, likuiditas global masih tetap melimpah. Hal ini terlihat dari yield atau imbal hasil obligasi di sejumlah negara maju yang rendah. Misalnya, obligasi 10 tahun di Jepang sebesar 0,14 persen dan Jerman 0,4 persen.

Sementara, negara berkembang harus menaikkan yield obligasi dan membayar lebih mahal untuk membiayai defisit neraca berjalan.

Direktur Utama Bahana TCW Investment Management Edward Lubis mengapresiasi berbagai langkah pemerintah untuk menstabilkan rupiah agar momentum pertumbuhan ekonomi terus berlanjut.

“Langkah yang cepat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi suatu krusial untuk mencegah risiko krisis pada tahun 2030, dimana ada ketakutan risiko krisis akibat growing old before growing rich pada tahun 2030 sesuai Laporan Bank Dunia tahun 2014,” ujar Edward.

Upaya pemerintah harus dilengkapi dengan peningkatan kecakapan finansial yang menjadi semacam sufficient condition agar memiliki kecukupan pembiayaan di masa tua.

Perbaikan defisit transaksi berjalan memang tepat untuk pengendalian rupiah melalui produktivitas sektor riil. Krisis 2030 dapat dicegah dengan peningkatan produktivitas aset warga negara.

Lanjutkan Membaca ↓