Kemenhub Paparkan APM Masih Ragukan Kualitas Biodiesel 20 Persen

Oleh Ilyas Istianur Praditya pada 08 Sep 2018, 19:30 WIB
Diperbarui 08 Sep 2018, 19:30 WIB
Kementerian ESDM telah resmi memperluas penerapan kewajiban pencampuran Biodiesel 20 persen (B20) untuk Public Service Obligation (PSO) ataupun non-PSO, sejak 1 September 2018. (Maul/Liputan6.com)
Perbesar
Kementerian ESDM telah resmi memperluas penerapan kewajiban pencampuran Biodiesel 20 persen (B20) untuk Public Service Obligation (PSO) ataupun non-PSO, sejak 1 September 2018. (Maul/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, para agen pemegang merek (APM) siap mendukung program biodiesel 20 persen.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Kemenhub), Budi Setiyadi telah menggelar rapat dan mengumpulkan para Agen Pemegang Merek (APM).

"Upaya ini adalah sebagai tindak lanjut dari Program Pemerintah perluasan penggunaan Biodiesel 20 persen (B20) untuk sektor non-subsidi yang telah berlaku sejak 1 September 2018," kata dia kepada wartawan, Sabtu (8/9/2018).

Adapun kesepakatan yang diputuskan dalam pertemuan itu di antaranya pertama, APM menjamin produksi kendaraan baru telah siap menggunakan bahan bakar B20. Ini  dengan catatan memperpendek service berkala (penggantian oli dan saringan bahan bakar).

Kedua, Asosiasi Pengusaha Angkutan mendukung penggunaan bahan bakar B20 dengan catatan mendapatkan jaminan pemeliharaan dari APM terhadap kendala pengguna sparepart.

Kemudian APM diberi kesempatan untuk diskusi internal, dan mendapat jaminan kualitas dan ketersediaan bahan bakar B20 dari Pemerintah (Pertamina dan Badan Usaha Badan Bakar lainnya).

Ketiga, untuk kendaraan yang diproduksi di bawah tahun 2016 (kendaraan lama) asosiasi segera memberikan sosialisasi ke anggotanya untuk mempersiapkan kendaraan menggunakan biodiesel B20.

Selain itu, APM akan memberikan petunjuk teknis penggunaan B20 kepada pelaku usaha angkutan melalui asosiasi atau perorangan sesuai jenis, tipe dan tahun kendaraan.

Keempat, pemerintah akan mendorong peremajaan armada baru dengan menyiapkan stimulus perpajakan dan keuangan.

Budi menegaskan, ada keraguan dari pihak APM (Agen Pemegang Merek) terkait kualitas bahan bakar B20. "Saya akan mendiskusikan dengan pihak Pertamina dan dan penyedia bahan bakar lainnya," ujar Budi.

 

2 dari 2 halaman

95 Persen SPBU Pertamina Sudah Jual Solar Campur Sawit

Harga Pertamax Naik
Perbesar
Petugas mengisi BBM ke kendaraan konsumen di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Senin (2/7). PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex mulai dari Rp500 hingga Rp900 per liter mulai 1 Juli 2018. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Tbk Nicke Widyawati menyebutkan bahan bakar jenis Biosolar 20 Persen atau B20 kini sudah tersebar sebanyak 95 persen di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik perseroan di seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, Pertamina sendiri saat ini memiliki sebanyak 5.518 unit SPBU di seluruh penjuru Tanah Air.

"Sekarang 95 persen SPBU kami sudah menyediakan B20. Untuk yang 5 persennya itu belum, ada di kawasan timur," ungkap dia di Jakarta, Senin 3 September 2018.

Adapun kewajiban penggunaan bahan bakar dengan campuran minyak kelapa sawit ini sudah mulai diterapkan sejak 1 September 2018 lalu, baik kepada perusahaan yang bersifat Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO.

Nicke melanjutkan, dari sekitar 112 Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) yang ada di Indonesia, masih ada 52 TBBM yang selama ini belum mendapat pasokan B20. Mengatasi kendala itu, ia mengatakan, akan memanfaatkan keberadaan 6 TBBM utama untuk menyalurkan Biosolar ke terminal kecil di sekitar.

"Ini kita sudah sepakati dengan supplier Fame (fatty acid methyl este), itu akan disuplai ke 6 tbbm utama. Kemudian 6 tbbm utama ini kirim lewat laut ke situ," ujar Nicke.

"Itu khususnya di Indonesia timur seperti di Papua. Itu kan TBBM utamanya seperti di Wayame, yang kalau tidak salah menyuplai ke 12 atau 14 tbbm di sekitarnya," tambahnya.

Dia menceritakan, penyebab terkendalanya penyaluran B20 di 5 persen SPBU sisa lantaran banyak TBBM kecil yang secara infrastruktur belum memadai. Namun, ia optimis, kendala ini dapat segera teratasi.

"Kita yakin bahwa Indonesia Timur akan berkembang. Karena infrastruktur fisik sudah mulai dibangun di sana, sehingga kebutuhan BBM di sana juga akan meningkat," ujar dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓