Sukses

Begini Aksi Cepat Tanggap Darurat Kementerian PUPR di Lombok

Kementerian PUPR menyatakan sudah menangani sejumlah infrastruktur yang rusak akibat gempa di NTB.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PUPR menyatakan sudah menangani sejumlah infrastruktur yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis H Sumadilaga mengatakan, aksi tanggap darurat, dilakukan Kementerian PUPR untuk memastikan infrastruktur pasca gempa Lombok di NTB bisa berjalan normal kembali.

"Pada saat tanggap darurat Kementerian PUPR nomor satu adalah memastikan infrastruktur PU terutama jalan, jembatan dan sebagiannya itu berfungsi," kata Danish dalam Forum Merdeka Barat, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Danish menyebut, ada sekitar 12 jembatan yang saat itu telah teridentifikasi mengalami kerusakan. Dengan sigap, pihaknya langsung melakukan penanganan tersebut terlebih untuk perbaikan.

"Itu langsung kami perbaiki. Ada titik longsor dan sebagiannya juga langsung kami perrbaiki itu tugas yang kami lakukan oleh Kementerian PUPR," imbuh dia.

Selain itu, sejumlah bendungan yang menjadi proyek Kementerian PUPR juga tak luput dilakukan pengecekan lebih lanjut guna memastikan tidak ada kerusakan yang berarti.

"Kedua kami mengecek ada bendungan besar di NTB semua aman. Juga tidak ada kerusakan berarti sampai saat ini aman," ujar dia. Danish menambahkan, selain infrastruktur, hal lain yang dilakukan pihaknya adalah menyediakan kebutuhan air bersih.

Sebab, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di NTB tidak berfungsi akibat pipa-pipa air tersebut telah rusak.

"Ketiga adalah bahwa memang proses bencana selalu dibutuhkan adalah air. Kemudian air bersih kami membuka namanya sumur air tanah di 50 titik besarannya kurang lebih berfariasi 10 liter sampai 20 liter per detik. Artinya dalam kapasitas 4 ribu liter mengisi tengki dalam 10 menit itu penuh. Itu kami sudah berhasil menghidupkan mesin generator agar air keluar," ujar dia.

"Kami langsung distribusikan air bersih kepada masyarakat total sudah ada 25 mobil tengki air kami distribusikan untuk membawa air bersih," tambah Danish.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Fasilitas Publik Berfungsi Kembali Desember 2018 di Lombok

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) akan segera kembali proses pembangunan rumah untuk para korban gempa Lombok, di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sejauh ini, laporan yang telah masuk ke Kementerian PUPR, ada sekitar belasan ribu bangunan yang teridentifikasi untuk dilakukan penataan kembali.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danish H Sumadilaga mengatakan, pada prosesnya pembangunan ini akan dibagi menjadi dua klasifikasi.

Pertama, menyangkut dengan fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar dan lain sebagiannya. Kemudian kedua adalah berkaitan dengan rumah masyarakat.

"Jadi menargetkan untuk perbaikan rumah itu sebetulnya fasilitas publik sesuai dengan Intruksi Presiden (Impres), fasilitas publik itu agar berfungsi kembali supaya anak bisa sekolah sampai dengan Desember 2018," kata Danish dalam diskusi Forum Merdeka Barat, dengan tema Konstruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lomboh 2018, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin 27 Agustus 2018.

Danish menambahkan, untuk pembangunan rumah masyarakat sendiri, baru akan dimulai pada November 2018, dan diperkirakan akan selesai dalam waktu enam bulan kedepan.

Danish mengatakan, dalam hal ini masyarakat juga akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai. Uang tersebut, diberikan pemerintah untuk membiayai proses pembangunan rumah kembali. Adapun besaran pembiayaan tersebut dikelompokan berdasarkan tingkat kerusakannya.

"Masyarakat akan mendapat bantuan uang untuk yang rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta. Pemerintah berpesan agar uang itu difungsikan untuk mebiayai membangun rumah kembali agar lebih baik," sebutnya.

Dalam prosesnya, Kementerian PUPR akan menjadi fasilitator dan mendampingi masyarakat dalam pembangunan rumah tersebut.

"Untuk itu, kita harus menjaga bangunan yang kita bangun kembali ini lebih baik dan juga tahan gempa. Sehingga Kementerian PU mendampingi tersebut agar masyarakat membangun itu dengan lebih baik agar mengantisipasi lebih baik," kata dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.