Menko Darmin: Utang Jatuh Tempo Akumulasi Sejak Masa Lalu

Oleh Merdeka.com pada 22 Agu 2018, 10:57 WIB
Diperbarui 24 Agu 2018, 10:13 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution angkat suara terkait dengan pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan yang menilai pemerintah tidak bisa klaim rasio utang sekitar tiga persen adalah aman.

Penyataan Zulkifli tersebut disampaikan saat pidato dalam sidang tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Kamis 16 Agustus 2018.

Dia menyampaikan, besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar.

"Begini, ini memang tahun-tahun di mana utang-utang masa lalu itu jatuh tempo, jadi jangan dibaca itu karena utang yang dibuat pemerintahan ini mau khawatir mau enggak itu adalah akumulasi dari dulu," kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/8/2018).

Darmin menyebut, masalah utang jatuh tempo memang tidak bisa disalahkan begitu saja pada pemerintahaan yang ada sekarang ini. Bahkan, sejak rekapitulasi utang pada pemerintahan sebelumnya telah banyak utang kemudian jatuh temponya baru sekarang.

"Dulu saya ingat, waktu dulu saya ingat waktu rekap rekap dulu itu, itu malah pendek sekali dibikinnya utangnya, hanya sampai 2007-2008 kemudian kita perpanjangan 10-an tahun, ya jatuh dia sekarang, ya itu, tapi bukan hanya itu tentu saja, semua ini jatuh tempo sekarang," ujar Darmin.

"Jadi kalau ada yang mengatakan itu karena pemerintahan ini kalau utang jatuh tempo tidak betul, itu akumulasi dari semua pemerintahan sejak krisis," tambah Darmin.

Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan kondisi utang disebabkan utang masa lalu sangat  tidak elegan. Terlebih menjadi fokus adalah bagaimana pemerintah saat ini mampu menyelesaikan permasalahan sebelumnya.

"Ya kan (utang) gabungan. Apapun itu terima dong. Tidak bisa kita menyalahkan masa lalu. Oh MPR yang selalu salah tidak bisa dong. Kewajiban pemerintah sekarang untuk menyelesaikan," ujar dia saat ditemui di Kompleks DPR RI.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

 

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani: Utang Rp 396 Triliun, 44 Persen Warisan Zaman Zulkifli Hasan di Kabinet

(Foto: Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto:Merdeka.com/Yayu Agustini R)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara  untuk menjawab pernyataan Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR-RI, Kamis 16 Agustus 2018.

Saat itu, Ketua MPR menyatakan besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 sekitar Rp 400 triliun atau 7 kali lebih besar dari Dana Desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar.

Menkeu menilai, pernyataan Ketua MPR-RI itu sebagai pernyataan politis yang menyesatkan. Ia menjelaskan, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun itu dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017.

“Dari jumlah tersebut 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu,” kata Sri Mulyani melalui fanpage facebook miliknya yang diunggah pada Senin (20/8/2018) ini.

Sementara itu, lanjut Sri Mulyani, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN (Surat Perbendaharaan Negara)/SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management).

“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?” tulis Sri Mulyani.

Kemudian terkait perbandingan data yang disampaikan Ketua MPR-RI, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan jika pertama, jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp 117,1 triliun. Sedangkan anggaran kesehatan Rp 25,6 triliun.

Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali.

“Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4 persen,” terang Sri Mulyani.

Bahkan, lanjut Menkeu, pada 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7 persen.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018, lanjut Menkeu, menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Kedua, dia menambahkan, terkait perbandingan pembayaran pokok utang dengan Dana Desa, Menkeu menjelaskan, karena Dana Desa baru dimulai tahun 2015, maka sebaiknya dibandingkan dengan pembayaran pokok utang dengan Dana Desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat.

Menurut Menkeu, pada tahun 2018 rasio menurun 39,3 persen menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali.

“Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang,” ujar Menkeu seraya menekankan, bahwa arahnya menurun tajam.

Dia juga menegaskan jika pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Sebagai contoh, defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara.

Sementara terkait defisit APBN, lanjut Menkeu, terus dijaga dari 2,59 persen per PDB tahun 2015, menjadi 2,49 persen pada 2016, dan 2,51 persen di 2017. Dan pada 2018 diperkirakan 2,12 persen, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84 persen.

“Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia,” tegas Sri Mulyani.

Defisit keseimbangan primer pun, lanjut Menkeu, juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Disebutkan jika pada 2015 defisit keseimbangan primer Rp 142,5 triliun, menurun menjadi Rp 129,3 triliun pada 2017.

Selanjutnya pada 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp 64,8 triliun (outlook APBN 2018). Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp 21,74 triliun.

“Sekali lagi menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak,” tegas Menkeu.

Menurut Menkeu, selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Bila pada 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49,0 persen (karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya), menurut Menkeu, tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7 persen.

“Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang,” tegas Menkeu.

Hasilnya, lanjut Menkeu, pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi investment grade dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016.

Mengakhiri penjelasannya, Menkeu Sri Mulyani menekankan, APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri.

Ia meyakinkan, komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini.

"APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini. Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat," dia menandaskan.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓

Video Pilihan Hari Ini

TWICE dan Isyana Masuk Daftar Forbes Sosok Berpengaruh