Defisit Transaksi Berjalan Tembus 3 Persen, Ini Kata Menko Darmin

Oleh Merdeka.com pada 13 Agu 2018, 16:00 WIB
Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution (Dok Foto: Kemenko Bidang Perekonomian)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution ikut angkat bicara tentang kondisi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) kuartal II-2018.

Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) kuartal II-2018 mencapai USD 8 miliar atau 3,0 persen dari PDB. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar USD 5,7 miliar atau 2,2 persen dari PDB.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, defisit ini sudah cukup besar. Pemerintah akan segera mengambil langkah untuk memperkecil defisit transaksi berjalan.

"Agak besar itu. Ya artinya kalau sampai 3 persen itu, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah untuk segera membuat dia turun ke bawah," ujar Menko Darmin di Hotel Borobudur, Senin (13/8/2018).

Dia menjelaskan, defisit transaksi berjalan memiliki cakupan yang lebih luas karena memiliki keterkaitan dengan saham dan obligasi yang dibeli di Indonesia. Untuk itu, defisit transaksi berjalan lebih susah ditekan daripada defisit neraca perdagangan.

"Transaksi berjalan itu lebih luas dan lebih susah (ditekan). Oleh karena itu menyangkut barang jasa dari misal dari saham dari obligasi asing yang beli di sini. Nah, itu dia semua yang buat defisit sehingga kebijakan yang harus dibuat harus lebih banyak kemungkinannya kalau urusan transaksi berjalan," jelasnya.

Hingga kini, kata Darmin, pemerintah belum menyiapkan strategi khusus menghadapi pelebaran defisit transaksi berjalan tersebut. Namun dia memastikan, pemerintah akan memperbaiki terlebih dahulu defisit neraca perdagangan.

"Saya belum bisa bilang. Kita akan, dia pasti menyangkut perdagangan barang perdagangan jasa kemudian profit dari investasi dan sebagainya," tandasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 of 2

Strategi Pemerintah Atasi Defisit Transaksi Berjalan

(Foto: Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto:Merdeka.com/Yayu Agustini R)

Defisit transaksi berjalan (Current Account Defisit/CAD) Indonesia saat ini sudah mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa defisit transaksi berjalan pada kuartal II 2018 tercatat sebesar USD 8 miliar.

Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sebesar 1,96 persen dan juga lebih besar dibandingkan dengan kuartal I-2018 yang hanya sebesar 2,2 persen dari PDB atau USD 5,5 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan mewaspadai defisit transaksi berjalan tersebut. "Di sisi policy respons, kalau persoalan growth kita cukup bagus, tapi CAD menjadi konsen," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Dia menjelaskan, pemerintah akan menyiapkan skenario untuk mengatasi kondisi tersebut dengan cara expenditure reducing (mengurangi belanja atau impor), dan meningkatkan ekspor.

Menurutnya, sebetulnya expenditure reducing policy bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. "Kalau expenditure reducing itu berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi, tapi skenario itu harus kita siapkan, apabila situasi akan semakin dinamis dan bergerak," jelasnya.

Selain itu, saat ini pemerintah juga telah menerapkan expenditure switching policy atau pengalihan belanja barang yang biasa impor menjadi barang yang berasal dari dalam negeri. Salah satunya dengan adanya aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sayangnya, penerapan TKDN saat ini belum terlalu optimal.

"Artinya, kita bisa tetap mempertahankan dan menjaga momentum apabila yang disebut switching itu memengaruhi expenditure kita dari yang tadinya barang impor menjadi barang dalam negeri bisa dilakukan cepat. Sementara itu kita tetap menjaga agar risiko terelaksasi karena faktor dari luar," dia menjelaskan.

Dia mengungkapkan, pemerintah juga akan terus memantau seluruh neraca yang ada baik itu APBN hingga neraca BUMN untuk mengidentifikasi sektor mana saja yang paling berisiko terkena dampak dinamika ekonomi global.

"Kemudian kita akan terus melakukan yang saya sebutkan tadi, secara waspada melihat berbagai macam neraca untuk mengindentifikasi apakah ada sektor yang dianggap rapuh atau yang mungkin terkena lebih besar dari dinamika global," dia menandaskan.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓