Melihat RISHA, Rumah Anti Gempa dari Kementerian PUPR

Oleh Bawono Yadika pada 08 Agu 2018, 12:46 WIB

Diperbarui 10 Agu 2018, 12:13 WIB

(Foto: Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PUPR terus berupaya semaksimal mungkin mengatasi dampak dari bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga telah membangun Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) untuk menahan gempa.

Salah satu yang lebih dulu telah menggunakan teknologi RISHA adalah pemukiman pasca bencana Tsunami di Nanggoreh Aceh Darusalam (NAD) dan Nias.

Melansir dari akun instagram resmi Kementerian PUPR, Rabu (8/8/2018), RISHA adalah penemuan teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya dan telah teruji tahan gempa hingga 8 skala richter (SR) dan 8 Modified Mercalli Intensity (MMI).

Inovasi ini didasari oleh kebutuhan akan percepatan penyediaan perumahan dengan harga terjangkau dengan tetap mempertahankan kualitas bangunan sesuai dengan standar (SNI).

Lantas, apa saja kemudahan serta manfaat dari teknologi RISHA ini? Berikut penjelasanya:

1. Selain sebagai solusi rumah yang rentan gempa, RISHA mudah dikembangkan tanpa harus mengubah bangunan awal. 

2. RISHA hanya mengkonsumsi sekitar 60 persen bahan bangunan dibandingkan dengan teknologi konvensional.

3. Ketiga, waktu pembangunan instalasi RISHA lebih cepat serta jumlah tenaga kerja untuk merakit teknologi ini cukup 3 orang saja.

4. Terakhir, adalah RISHA menjamin kemudahan penjaminan mutu karena terukur dan terkosentrasi proses produksinya.

(Foto: Dok Kementerian PUPR)
Rumah instan sederhana sehat (Dok Kementerian PUPR)

Mengutip laman puskim.go.id disebutkan sejumlah keuntungan dari RISHA tersebut antara lain pembangunan bertahap, dapat dikembangkan pada arah horizontal dan vertical dua lantai, dapat dibongkar pasang, komponen ringan maksimum 50 kg.

Selain itu, pemasangan hanya satu hari bila mana kondisi SDM dan lapangan seperti disyaratkan, komponen dapat diproduksi secara home industry dalam upaya pengembangan UKM, fleksibilitas desain tinggi tergantung kreativitas arsiteknya, dan dapat akomodasi potensi lokal budaya maupun bahan bangunan.

Penerapannya sudah dilakukan di Aceh, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jambi.

Selanjutnya, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, NTT dan NTB.

 

 

 

2 of 2

Kementerian PUPR Prioritaskan Perbaikan Sanitasi dan Air Bersih di Lombok

Naiki Truk, Menteri PUPR Uji Coba Jembatan Kali Kuto
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) memberi sambutan usai uji coba Jembatan Kali Kuto di Batang, Jateng, Rabu (13/6). Jembatan Kali Kuto berada di ruas tol fungsional Batang-Semarang. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, beberapa rumah di Lombok tercatat 70 persen roboh akibat gempa Lombok. Kota tersebut antara lain Ampenan, Senggigi, Pamenang hingga Tanjung.

"Saya kebetulan dari sana (Lombok) kemarin, dari Ampenan, Senggigi Pamenang dan Tanjung itu memang 70 persen rubuh rumahnya dan lampu mati dan itu di tepi pantai jadi orang-orang pada takut, ngungsi dan gelap sekali," tutur dia di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa 7 Agustus 2018.

Kementerian PUPR pun akan fokus pada sanitasi dan air bersih terlebih dahulu di sana. Sanitasi, kata Basuki merupakan prioritas pertama yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

"Jadi yang pertama prioritas kami adalah air bersih dan sanitasi. Kita sudah kirimkan 10 mobil tangki dari Bali, dan sudah sampai disana," ujar dia.

Sementara itu, untuk kerusakan infrastruktur rumah akibat gempa, Basuki menekankan hal ini menjadi kewenangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam hal pendanaan. 

"Kalau yang rumah (rusak), ini dari BNPB. Mereka punya dana siap pakai. Kalau air bersih dan sanitasi dari PUPR," kata Basuki.

Basuki menekankan, dana untuk sanitasi akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menaksir, dana APBN akan lebih dari Rp 10 miliar untuk perbaikan sanitasi ini.

"Air dan sanitasi dari PUPR dan menggunakan APBN. Dananya belum tahu, masih dihitung semua. Tapi pasti lebih dari Rp 10 miliar untuk kebutuhan sanitasi," ujar dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓