Anggaran Kementerian PUPR Naik Jadi Rp 110,73 Triliun pada 2019

Oleh Bawono Yadika pada 07 Agu 2018, 21:40 WIB
Diperbarui 09 Agu 2018, 21:13 WIB
Naiki Truk, Menteri PUPR Uji Coba Jembatan Kali Kuto

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Basuki Hadimuljo menyebutkan, pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2019 sebesar Rp 110,731 triliun.

Anggaran tersebut naik sekitar Rp 8,71 triliun dari pagu indikatif Kementerian PUPR 2019 sebesar Rp 102,01 triliun.

Basuki menjelaskan, kenaikan anggaran Rp 8,71 triliun ini antara lain akan digunakan untuk kebutuhan tiga hal yakni program prioritas mendesak, penguatan SDM, dan juga perubahan PNPB/BLU/PLN.

"Prioritas mendesak ini dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sedangkan penguatan SDM ini untuk Sarana dan Prasarana (Sarpras) pendidikan seperti rehabilitasi sekolah rusak dan pembangunan kampus mangkrak. Kalau perubahan PNPB ini untuk penyesuaian PNPB/BLU/PLN," tutur dia di Gedung Kementerian PUPR, Selasa (7/8/2018).

Basuki menambahkan, serapan anggaran Kementerian PUPR hingga 6 Agustus 2018 baru mencapai 38,1 persen dari total pagu tahun anggaran (TA) sebesar Rp 113,71 triliun. Sementara penyerapan anggaran pada periode yang sama di tahun lalu sebesar 38,2 persen dari total anggaran sebesar Rp 104,7 triliun.

"Anggaran ini lebih besar dari tahun lalu. Jadi nominal kami sebenarnya lebih besar, tapi kalau persentasenya lebih kecil sedikit," ujar dia.

 

2 of 2

Pemerintah Tak Bakal Kurangi Anggaran Infrastruktur dalam RAPBN 2019

Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia. Liputan6.com/Tommy Kurnia

Sebelumnya, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan tidak akan mengurangi porsi anggaran pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) tahun anggaran 2019 atau disebut RAPBN 2019.

Meskipun kata dia, pemerintah tengah fokus memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Tidak (mengurangi porsi pembangunan infrastruktur). Ya artinya APBN itu naik dari tahun ke tahun, kenaikannya bisa dipakai untuk ke SDM," kata Darmin sat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa 7 Agustus 2018.

Darmin mengatakan, pembangunan infrastruktur saat ini terus dijalankan oleh pemerintah. Dengan begitu, tidak memungkinkan anggaran tersebut dapat dikurangi. "Enggak. Karena apalagi yang sudah berjalan, masa di setop yang sudah berjalan," imbuh dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (R-APBN) 2019 atau disebut RAPBN 2019 di Istana Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan seluruh jajaran di kabinetnya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Kembali lagi saya ingin menegaskan bahwa prioritas pengembangan sumber daya manusia menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada," ujar dia di Istana Negara.

Menurut dia, ada sejumlah program yang menjadi fokus pemerintah dalam pengembangan SDM, salah satunya pelatihan vokasi. 

Dalam implementasinya, pemerintah telah menggandeng sektor industri. Hal ini juga diharapkan bisa diikuti oleh sektor-sektor lain. "Saya harapkan terutama untuk vocational school, vocational training, kemudian kemitraan dengan industri, upgrading di ketenagakerjaan kita dan kementerian lain," kata dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by