Utang BUMN Meningkat, Ketua DPR Ingatkan Hal Ini

Ilustrasi utang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta segera melakukan penjadwalan ulang (reschedule) pembayaran utang perusahaan pelat merah yang totalnya mencapai Rp 4.825 triliun pada tahun ini. Jumlah itu meningkat Rp 453 triliun dibandingkan akhir tahun 2017.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang mengingatkan jika BUMN harus bisa menyelesaikan persoalan utang. Namun, hal yang harus dihindari adalah membayar utang dengan menjual aset negara.

“Meminta Kementerian BUMN agar melakukan reschedule pembayaran utang dan berusaha untuk menyelesaikan utang yang ada dengan tidak melakukan negosiasi peminjaman utang kembali, dan tidak menjual aset negara,” ujar dia, Selasa (31/7/2018).

Legislator Partai Golkar itu juga meminta Kementerian BUMN melakukan kajian tentang kemampuan perusahaan-perusahaan pelat merah untuk meningkatkan kinerja. Terutama untuk meningkatkan kemampuan untuk membayar pinjaman atau utang.

Selain itu, Kementerian BUMN harus melakukan klasifikasi BUMN yang kurang mampu dalam mengelola manajemen dan pembayaran utang. “Agar dapat melakukan merger dengan BUMN yang mempunyai kapabilitas yang lebih baik,” pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Utang Luar Negeri RI Capai Rp 5.155 Triliun sampai Mei

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018. ULN Indonesia tercatat sebesar USD 358,6 miliar atau setara Rp 5.155,6 triliun (USD 1=Rp 14.377).

Utang ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 182,5 miliar setara Rp 2.624 triliun dan utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 176,1 miliar setara Rp 2.532 triliun pada akhir Mei 2018.

Adapun ULN Indonesia tumbuh 6,8 persen (yoy) pada akhir Mei 2018, melambat dibandingkan dengan 7,8 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Perlambatan ini terjadi baik pada ULN sektor pemerintah maupun ULN sektor swasta.

"ULN pemerintah tumbuh melambat dipengaruhi pelepasan SBN domestik oleh investor asing sejalan dengan perkembangan likuiditas global," demikian penjelasan tertulis Bank Indonesia (BI), Senin (16/7/2018).

Posisi ULN Pemerintah pada Mei 2018 turun dibandingkan dengan posisi akhir April 2018. Ini karena adanya net pelunasan pinjaman dan berlanjutnya aksi pelepasan SBN domestik oleh investor asing.

"Kepemilikan SBN domestik oleh investor asing turun hingga USD 1,1 miliar selama Mei 2018, sebagai antisipasi atas rencana Federal Reserve yang menaikkan tingkat suku bunga pada Juni 2018," menurut penjelasan BI.

Investor asing melepas sementara kepemilikan SBN domestik sambil memperhatikan perkembangan likuiditas global yang menuju pada keseimbangan baru. Hal itu menunjukkan investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik cenderung wait and see dalam menyikapi agenda kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve.

Dengan perkembangan tersebut, ULN Pemerintah pada Mei 2018 tumbuh melambat menjadi sebesar USD 179,3 miliar. ULN Pemerintah itu terbagi dalam SBN (SUN dan SBSN/Sukuk Negara) milik nonresiden sebesar USD 124,6 miliar dan pinjaman dari kreditur asing sebesar USD 54,7 miliar.