Tiga Jurus Pemerintah Hemat Devisa

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara dalam acara Inspirato di SCTV Tower, Jakarta, Selasa (15/5). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengandalkan tiga sektor dalam upaya menghemat devisa. Ketiga hal itu adalah implementasi biodiesel 20 (B20), penghematan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan sektor jasa pariwisata.

"Itu utama di sektor itu. Jadi kelapa sawit kemudian, kalau sektor lain tentu dari dmo (domestic market obligation), dari selain kelapa sawit, tentu kemudian jasa dan produksi lain untuk ekspor," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018) seperti dikutip dari laman Setkab.

Terkait implementasi B20, Airlangga menuturkan, yang dimaksudkan adalah untuk non-public service obligation (PSO) karena PSO sebenarnya sudah berlaku.

"Jadi ini tentu yang menjadi catatan dan mendapatkan konfirmasi bahwa seluruh sektor yang PSO maupun non PSO tidak ada hambatan teknis untuk pelaksanaan. Tinggal perusahaan-perusahaan yang melakukan distribusi BBM yang perlu dipersiapkan untuk itu," kata Airlangga.

Aturan mengenai penerapan B20 untuk non-PSO, lanjut Airlangga, saat ini diselesaikan. Namun, ia membantah jika hal itu dilaksanakan pada Kamis pekan ini. Hal itu karena Kamis ini baru aka nada pernyataan kesiapan dari industri otomotif maupun alat berat. Selain itu, Airlangga menyampaikan diharapkan para distributor BBM ataupun yang menjual ini sudah bisa sediakan biodiesel 20 persen.

Mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKN), Airlangga mengatakan, pemerintah melihat di beberapa sektor industri yaitu sektor terutama terkait dengan hulu migas dan juga terkait PLN.

"Jadi dua sektor itu yang nanti akan didorong. Salah satu yang perlu dipersiapkan adalah keppres karena tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres)," kata Airlangga.

Namun, Airlangga enggan sebutkan berapa ketentuan TKDN yang akan diberlakukan. Ia mengingatkan, ini tidak sama dengan otomotif karena lebih kepada pembelian pemerintah dalam proyek-proyek pemerintah.

Dari TKDN ini saja, Airlangga berharap ada penghematan USD 2 juta. Sementara dari biodiesel diharapkan ada penghematan USD 5,6 juta per tahun.

2 dari 2 halaman

Jokowi Ingin Setor Impor Barang yang Tak Strategis

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (30/7/2018). (Dok Kementerian PUPR)

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dua hal penting yang harus dilakukan sebagai strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa agar ekonomi Indonesia semakin kuat, semakin meningkat dalam menghadapi ketidakpastian global, yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor.

“Saya minta dievaluasi lagi secara detail impor, barang-barang yang tidak bersifat strategis yang perlu kita setop dulu atau dikurangi atau diturunkan,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat 31 Juli 2018.

Sebelumnya Jokowi mengingatkan tentang mandatori pemakaian biodiesel yang pernah disampaikannya pada ratas sebelumnya untuk segera dijalankan. Ia meminta setiap waktu update perkembangan mandatori tersebut, karena berdasarkan data yang diterimanya, berpotensi menghemat devisa dari impor BBM yang sangat besar sekali, yaitu USD 21 juta setiap harinya.

Jokowi juga menyoroti mengenai peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN, yang sudah dibicarakan sejak 1,5 tahun atau 2 tahun lalu. Akan tetapi, dalam pelaksanaan ini masih setengah-setengah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo berkunjung ke posko pengungsian korban gempa di Desa Belanting, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Tegaskan Nilai Tukar Rupiah Masih Aman