Kepala Bappenas Minta Pemda Beri Data Valid Penduduk Miskin

Kemenko PMK: Angka Kemiskinan Ditekan Jadi 10,64% di Tahun 2017 — Menko PMK, Puan Maharani, melaporkan bahwa di tahun 2017 ini pemerintah Jokowi-JK berhasil menekan angka kemiskinan hingga dibawah 11%.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Bappeda, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka kemiskinan.

Peran Pemda tersebut terutama dalam melakukan verifikasi data penduduk miskin, sehingga penyaluran Bansos (bantuan sosial) semakin tepat sasaran.

"Peran Pemda dalam verifikasi data sangat penting, karena Kemensos tidak punya tangan di daerah," ungkapnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Jika data dari Pemda tidak valid, maka dapat dipastikan penyaluran bantuan sosial kepada para penerima manfaat akan terganggu atau meleset dari sasaran.

"Kalau Pemda lambat update data, kurang akurat, maka akhirnya Kemensos akan mendistribusikan Bansos tidak tepat," kata dia.

Karena itu, dia meminta Pemerintah Daerah untuk menjalankan proses pengumpulan dan verifikasi data penduduk miskin dengan baik. "Daerah sangat penting, bukan hanya tugas pemerintah pusat. Paling tidak daerah harus bantu data verifikasi data seakurat mungkin," tegas Bambang.

2 dari 2 halaman

Stabilitas harga

Harga sayuran, daging ayam hingga daging sapi mengalami kenaikan menjelang lebaran. (Liputan6.com/Bawono Yadika)

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan penduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82 persen atau mencapai 25,95 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah sejak tahun 1998.

Kepala BPS Suhariyanto meminta Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Menurut dia, komponen bahan pangan merupakan faktor dominan penyebab kemiskinan.

Berdasarkan data BPS, sekitar 73,48 persen garis kemiskinan ditentukan oleh pergerakan harga bahan pangan. Sementara sisanya atau sekitar 17 persen ditentukan non makanan. "Komoditas yang besar pengaruhnya beras di posisi pertama. Ini selalu terjadi dari waktu ke waktu," ungkapnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Karena itu, dia menegaskan stabilitas harga dan pasokan beras harus betul dijaga. Harga beras maupun bahan pangan lain yang bergejolak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan penduduk Indonesia secara signifikan.

"Ini perlu menjadi catatan karena fluktuasi harga beras akan berpengaruh besar kepada kemiskinan karena persentase pengaruh beras daripada kemiskinan itu cukup besar. Kita lihat komposisi garis kemiskinannya," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com