Sri Mulyani dan DPR Sepakat RUU APBN 2017 Jadi UU

Oleh Merdeka.com pada 26 Jul 2018, 11:14 WIB
Diperbarui 26 Jul 2018, 11:14 WIB
Pemerintah rapat bersama Banggar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Agenda rapat tersebut untuk menandatangani pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. RUU ini kemudian akan disahkan dalam rapat paripurna.

"Atas nama pemerintah dan saya tahu keseluruhan kementerian lembaga yang telah menyusun LKPP yang telah diaudit oleh BPK dan terus menerus kita ingin perbaiki kualitas pengelolaan dari keuangan negara terutama dari APBN," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Sri Mulyani mengatakan akan mengikuti dan meningkatkan perbaikan dari akuntabilitas APBN dengan terus menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh BPK maupun anggota DPR. Ke depan pengelolaan APBN lebih baik.

"Kami telah melakukan tugas konstitusi tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya menganggap hubungan dengan banggar seluruh pimpinan maupun anggota berjalan luar biasa baik. Sehingga keseluruhan pembahasan mengenai pertanggungjawaban APBN 2017 yang dituangkan dalam rencana UU ini bisa berjalan secara konstruktif," ujar dia.

Dengan disahkannya RUU tersebut, Kementerian Keuangan mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR yang selama ini terus menerus menyelesaikan tugas konstitusi dan akuntabilitas dari UU APBN 2017. 

"Semoga yang kita laksanakan ini adalah terus menjaga semangat di dalam menjaga konstitusi dan terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara secara umum untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia," tutur dia.

 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani: APBN 2018 Masih Cukup Biayai Belanja Tambahan

Pemerintah rapat bersama Banggar
Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melakukan rapat kerja dengan Banggar DPR di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (31/5). Rapat membahas kerangka ekonom makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2018 masih aman di tengah kondisi ekonomi global yang bergejolak dan penuh ketidakpastian.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menegaskan postur keuangan negara masih stabil. Bahkan, masih bisa membiayai beberapa belanja tambahan.

"Postur keseluruhan APBN 2018 masih bisa dipertahankan dengan baik. Seluruh kebutuhan belanja yang sudah direncanakan di 2018 tetap berjalan. Kami bahkan juga mengakomodasi beberapa tambahan belanja," kata Menkeu Sri Mulyani di Kantor pusat pajak, Jakarta, Rabu 11 Juli 2018.

Dia mencontohkan, salah satu belanja tambahan adalah momen Asian Games yang akan dilangsungkan di Indonesia.

"Seperti untuk Asian Games dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak," ujar dia.

Selain itu, perempuan yang akrab disapa Ani tersebut menjelaskan dari sisi penerimaan pun masih sesuai harapan. Kombinasi antara penerimaan sektor pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP jumlahnya masih sesuai dengan target.

"Dari sisi penerimaan negara, seperti yang saya sampaikan tadi, outlook nya akhir tahun mencapai sesuai dengan yang ada dalam UU APBN," ujar dia.

Kondisi tersebut, lanjutnya, sudah termasuk dengan kenaikan subsidi beberapa jenis bahan bakar.

"Itu termasuk dari kenaikan yang diputuskan waktu itu, yaitu untuk diesel dinaikkan subsidinya dari Rp 500 jadi Rp 2.000 per liter."

Sebagai informasi, prediksi APBN tahun 2018 dengan turut mempertimbangkan perubahan kondisi terkini dan tantangan dari faktor internal maupun eksternal menetapkan target penerimaan sebesar Rp 1.894,7 triliun. Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp 2.220,6 triliun.

Dalam raker dengan DPR, Sri Mulyani menyatakan akan ikuti dan tingkatkan perbaikan dari akuntabilitas APBN.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓