Sukses

Caplok Saham Freeport, Inalum Tak Dapat Pinjaman dari Bank BUMN

Ada 11 bank yang siap memodali Inalum untuk membeli saham Freeport Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bahwa kucuran kredit yang didapat oleh PT Indonesia Asaham Alumunium (Inalum) untuk mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia tidak berasal dari bank BUMN.

Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, tidak ada perbankan BUMN menyalurkan kredit ke Inalum. Tidak ada," kata Gatot seperti dikutip dari Antara, Senin (16/7/2018).

Gatot memastikan hal tersebut berulang kali. Dia mengatakan pinjaman yang diajukan Inalum untuk pembelian saham Freeport akan lebih banyak disalurkan oleh bank bukan milik pemerintah.

Namun, Gatot tidak merinci entitas bank yang akan menjadi kreditur Inalum tersebut.

Sebelumnya, Inalum memastikan telah mendapat pinjaman dari bank untuk membeli saham Freeport Indonesia sebesar USD 3,85 miliar yang ditargetkan selesai dalam dua bulan.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada 11 bank yang siap memodali Inalum untuk membeli saham Freeport Indonesia. Namun dia belum bisa menyebutkan 11 bank tersebut.

"Ada 11 bank yang siap membantu mendanai transaksi. Belum bisa bicara (bank-nya)," kata Budi, di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis 12 Juli 2018.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sesuaikan Kebutuhan

Menurut Budi, besaran kucuran dana dari perbankan untuk membeli saham seharga USD 3,85 miliar belum ditentukan‎, namun akan disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara, saat ini Inalum memili uang sebesar USD 1,5 miliar.

"Masih didiskusikan. Tapi posisi cash Inalum sendiri kan sekitar mendekati USD 1,5 miliar, itu holding," tuturnya.

Dia menyebutkan, dari harga saham USD 3,85 miliar, terdiri dari hak partisipasi Rio Tinto USD 3,5 miliar dan sisanya saham Indocopper USD 350 juta. Budi menargetkan penyelesaian pembayaran bisa dilakukan dalam dua bulan ke depan.

‎"Kami harapkan dalam 2 bulan bisa selesai. Seluruh dokumentasi sekarang supaya transaction closing-nya jadi semua," tandasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.