Soal Perang Dagang, Menperin Minta Pelaku Industri Tak Panik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meminta industri dalam negeri tak khawatir terkait langkah pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengevaluasi fasilitas generalized system of preferences (GSP).

GSP merupakan kebijakan untuk memberikan keringanan bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia.

Namun saat ini, Presiden AS Donald Trump tengah mengkaji kebijakan GSP tersebut karena dinilai membuat neraca perdagangan Negeri Paman Sam defisit. ‎Program ini telah berlangsung sejak 1976, tetapi sempat dihentikan pada 2013 dan kembali diberlakukan pada Juni 2015.

"Komunikasi kami terus berjalan dengan Pemerintah AS. Pemerintah Indonesia juga akan melakukan sosialisasi terhadap eksportir kita yang produknya masuk ke dalam lingkup GSP,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Pemerintah AS memang selalu meninjau ulang fasilitas GSP secara periodik dalam kurun tiga tahun sekali. Tahun ini, Trump akan mengevaluasi sekitar 124 produk ekspor asal Indonesia, termasuk tekstil, plywood, kapas, serta beberapa hasil perikanan seperti udang dan kepiting.

Evaluasi itu dilakukan guna menentukan produk apa saja yang masih layak menerima GSP. Apabila hasil dari evaluasi tersebut merekomendasikan Indonesia tidak lagi berhak atas fasilitas GSP, maka manfaat program tersebut yang sudah diterima Indonesia akan dihapuskan segera setelah rekomendasinya ditandatangani Trump sekitar November 2018 sampai awal 2019.