Trump Bakal Tarik Bea Masuk ke 124 Produk Asal RI, Apa Langkah Menperin?

Oleh Merdeka.com pada 06 Jul 2018, 13:46 WIB
Diperbarui 06 Jul 2018, 13:46 WIB
Donald Trump menggelar konferensi pers setelah pertemuan bersejarah dengan Kim Jong-un di Singapura (AP/Wong Maye)
Perbesar
Donald Trump menggelar konferensi pers setelah pertemuan bersejarah dengan Kim Jong-un di Singapura (AP/Wong Maye)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengancam akan mengenakan tarif bea masuk kepada 124 produk asal Indonesia. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara Generalized Sisytem of Preference (GPS) dari pemerintah AS.

Negara GPS adalah negara yang mendapat fasilitas keringanan bea masuk dari negara maju untuk produk-produk ekspor negara berkembang dan miskin.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menanggapi dingin masalah pengenaan tarif bea masuk ini. Menurutnya, Amerika Serikat melakukan rencana tersebut karena melihat neraca perdagangan Indonesia yang surplus dalam beberapa waktu belakangan.

"Ya tidak apa-apa. Soalnya kita sudah menang lawan (surplus) Amerika jadi dia review kita," ujar Menteri Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Adapun alasan pengenaan tarif bea masuk terhadap 124 produk tersebut karena Amerika ingin memperbaiki defisit perdagangan terhadap Indonesia. Produk yang selama ini paling banyak diekspor ke Amerika Serikat adalah frozen food (makanan beku) dan kertas.

"(124 di-review) sama seperti Indonesia, mereka juga ingin mengurangi trade difisit. Ya produk kita ke sana seperti frozen food dan sebagainya, kertas juga kena juga," jelasnya.

Menteri Airlangga menambahkan pemerintah akan mencari upaya lain untuk mengantisipasi dampak kebijakan perang dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia. Mengingat Amerika Serikat memiliki banyak kepentingan ekonomi di Indonesia.

"Tentu kita cari prodak baru dan tentu dalam tanda petik kita akan cari langkah berikutnya. Kita harus antisipasi. Nah kan banyak sebetulnya kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Indonesia," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Kata Pengusaha

PHRI dan Polri Tanda Tangani Nota Kesepahaman
Perbesar
Ketua Umum PHRI, Hariyadi B.S.Sukamdani memberi sambutan usai menandatangani MoU dengan Polri di Jakarta, Kamis, (20/7). MoU tentang Penyelenggaraan Pengamanan Hotel dan Restoran. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa ancaman tersebut sebenarnya sudah dijalankan Trump dengan mencabut GSP (Generalized System of Preferences) produk tekstil Indonesia.

"GSP memang untuk tekstil sudah ditarik dari Januari lalu. Jadi memang AS menerapkan itu tidak hanya ke China, tapi semua negara yang dia defisit, termasuk Indonesia. Jadi memang ini tantangan ke kita. Yang saya tau tekstil ya, tekstil sudah dicabut GSP-nya," ungkapnya di Kantor APINDO, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Dia menjelaskan, Trump mencabut GSP terhadap negara yang mengalami defisit neraca perdagangan. "Memang secara keseluruhan Trump melihatnya yang dia defisit dipotong saja semuanya. Mudah-mudahan tidak sampai kesana ya," jelas dia.

Sebagai informasi, GSP merupakan sistem pengecualian formal dari aturan yang lebih umum dari WTO yang mengharuskan setiap negara anggota WTO menerapkan tarif impor perdagangan yang sama dengan seluruh negara anggota lainnya.

Dengan GSP, maka negara anggota WTO dapat menurunkan tarif bagi negara-negara yang kurang berkembang, tanpa harus menurunkan tarif untuk negara-negara kaya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓