Sukses

Tingkatkan Keselamatan Kapal di Danau Toba, Pemerintah Harus Lakukan Ini

Pengamat transportasi menilai angkutan air di Indonesia, baik itu laut, sungai, maupun danau memang butuh perhatian khusus.

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Transportasi Darmaningtyas meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk memperketat pengawasan terhadap moda angkutan laut, sungai dan danau.

Hal ini menyusul tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. ‎Dia mengungkapkan, angkutan air di Indonesia, baik itu laut, sungai, maupun danau memang butuh perhatian khusus. Hal ini lantaran setiap periode mudik Lebaran, angkutan ini selalu memakan korban. 

"Sebetulnya saya sudah singgung kalau yang perlu perhatian khusus adalah angkutan air ini. Terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat, karena minim fasilitas termasuk baju pelampung," ujar dia di Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Darmaningtyas menuturkan, ketersediaan baju pelampung dan perlengkapan keamanan lain sangat penting untuk meminimalkan jatuhnya korban jika terjadi kecelakaan ada angkutan air, seperti yang terjadi pada KM Sinar Bangun.

Dia menyatakan, sebenarnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan bantuan baju pelampung bagi kapal-kapal penyeberangan di Danau Toba. Namun jumlah bantuan yang diberikan dinilai belum cukup.

"Harapannya, bantuan itu dapat menstimulasi Pemda dan operator untuk menyediakan baju pelampung. Tapi rupanya kepedulian mereka masih rendah," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah pusat dan daerah harus secara serius membenahi aspek keselamatan angkutan air di Danau Toba. Terlebih, danau tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata di Indonesia.

"Oleh karena itu, mengingat Toba jadi tujuan wisata prioritas, maka tidak ada salahnya bila pemerintah pusat turut intervensi peningkatan keselamatan layanan kapal di Danau Toba, baik dalam penyediaan sarana keselamatan maupun penyediaan baju pelampung," ujar dia.

Sementara di sisi lain, pemerintah pusat juga dinilai perlu meningkatkan industri galangan kapal di dalam negeri. Dengan demikian, kapal-kapal yang sudah tidak layak bisa diganti dengan kapal baru yang memenuhi standar keamanan.

"Perlu adanya percepatan rencana pembangunan galangan kapal sehingga dapat menjadi tempat kapal-kapal docking. Dengan tidak adanya galangan menjadikan kapal yang ada minim perawatan. Ramp check terhadap kapal mungkin juga susah dilaksanakan," ujar dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tingkatkan Kualitas SDM

Pengamat Transportasi dari MTI, Djoko Setijowarno menuturkan, tenggelamnya kapal Motor Sinar Bangun di perairan Danau  Toba dalam perjalanan dari Pelabuhan Simanindo (Kab. Samosir) ke Pelabuhan Tigaras (Kab. Simalungun) cukup memprihatinkan. 

Ia menuturkan, sejak ditetapkan Kawasan Danau Toba menjadi 10 daerah tujuan wisata baru, memberi harapan bagi pengusaha kapal motor di Danau Toba untuk berkembang.  Sayangnya, hingga beberapa waktu belum nampak upaya untuk mengembangkan transportasi perairan di Danau Toba lebih baik. 

"Angkutan sungai dan danau lebih banyak dikelola pemda. Pemda belum serius menata transportadi di daerahnya, sehingga ada pengabaian urusan keselamatan dan pelayanan. Pemda lebih urus dan peduli dengan target PAD dari usaha angkutan perairan. Jarang ada pemda yang peduli transportasi perairan," ujar dia.

Ia menuturkan, standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan telah diatur dalam PM 25 tahun 2015. Dalam PM tersebut sudah mengatur SDM, sarana dan lingkungan.  SDM yang dimaksud untuk pengelola pelabuhan, awak angkutan dan pengawas alur.  Sarananya pada kapal, alur sungai dan pelabuhan. Sedangkan beupa pencegahan dan penanggulangan dari kapal dan kegiatan pelabuhan. 

"Jika melihat kemampuan APBD dan SDM yang ada,  rasanya perlu intervensi pusat (Kemenhub). Sekarang sudah ada BPTD di setiap provinsi, dapat membantu mendata ulang keseluruhan yang meliputi SDM, sarana dan kondisi lingkungan se Indonesia," kata dia.

Ia menambahkan, berikutnya, bisa dilakukan pemetaan dan penjadwalan aksi. Peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk menambah wawasan tentang kelola transportasi perairan yang lebih profesional. 

"Pengelolaan transportasi perairan bisa meniru transportasi udara dan perkeretaapian yang sudah lebih dulu maju.  Keselamatan bukan sekadar ucapan tetapi harus menjadi kebutuhan. Keselamatan adalah utama dalam penyelenggaraan transportasi," kata dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.