Menko Puan Ajukan Anggaran Rp 381,98 Miliar pada 2019

Oleh Liputan6.com pada 07 Jun 2018, 16:45 WIB
Diperbarui 19 Jul 2018, 17:33 WIB
Menko Puan Gelar Rapat Persiapan Jelang Asian Games 2018

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengusulkan pagu anggaran 2019 sebesar Rp 381,98 miliar. Anggaran ini cenderung tetap jika dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diterima kementerian tersebut tahun ini. 

"Total pagu anggaran 2019 sebesar Rp 381,98 miliar," ujar Menteri PMK Puan Maharani saat memberi paparan kebutuhan anggaran untuk RAPBN 2019 di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program-program dari Kementerian PMK pada 2019. Khususnya program-program strategis yang membutuhkan dukungan dari mulai manajemen hingga pendanaannya.

Secara rinci, anggaran tersebut akan digunakan pada dua program prioritas yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mengalami kenaikan anggaran menjadi Rp 152,34 miliar. Sementara dana yang dibutuhkan untuk program ini hanya sebesar Rp 129,38 miliar pada 2018.

"Program dukungan manajemen dan pelaksanan tugas teknis dukungan anggaran Rp 129 miliar. Program koordinasi pengembangan kebijakan Rp 252 miliar," ujar dia. 

Selanjutnya, program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 229,64 miliar. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun ini sebesar Rp 252,61 miliar.

"Koordinasi kebijakan yang semula Rp 252 milar diusulkan penyesuaian menjadi Rp 229 miliar atau berkurang Rp 22 miliar dari pagu. Penyesuaian mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi. Penyesuaian tidak mengubah pagu total sebesar Rp 381 miliar," kata dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber:Merdeka.com

2 of 2

4 Menko Kabinet Kerja Kumpul di Banggar DPR Bahas Anggaran

Pemerintah rapat bersama Banggar
Suasana rapat kerja pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (31/5). Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta perwakilan Bappenas. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, empat menteri koordinator (menko) Kabinet Kerja menggelar rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dalam RAPBN 2019. Empat menko itu, antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Polhukam Wiranto, dan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. 

Adapun agenda pembahasan hari ini adalah RKA-KL untuk empat kementerian koordinator tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Darmin mengatakan, penyerapan anggaran Kemenko Bidang Perekonomian di 2018 telah mencapai 34,6 persen. Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut optimistis penyerapan anggaran hingga akhir tahun mampu mencapai 96,2 persen.

"Penyerapannya pada 2016 mencapai 95,4 persen. Lalu pada 2017 sebesar 96,26 persen. Dan 2018, memang sampai dengan Mei masih 34,6 persen. Berdasarkan rancangan kerja, pada akhir tahun 96,2 persen. Kami juga tidak berani membuat lebih tinggi takut nanti kebablasan tidak tercapai," ujarnya di gedung Banggar DPR, Jakarta, Kamis 7 Juni 2018. 

Lebih jauh Darmin menjelaskan, sebenarnya Kemenko Bidang Perekonomian masih banyak menggarap pembahasan proyek yang akan berlangsung hingga 2019. Dua proyek yang tengah dikawal adalah pembahasan proyek strategis nasional dan pembuatan one map policy.

"Kalau kita lihat program prioritas di kantor menko, sebetulnya adalah lanjutan dari tahun sebelumnya dan masih berjalan sampai 2019, jumlahnya ada banyak. Pertama mengawal proyek strategis nasional melalui komite percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. Yang baru ada 245 program prioritas, yang tugas kantor menko ini adalah lebih memonitor dan mengontrol mapping kalau ada persoalan yang terhambat realisasinya," jelasnya.

"Kemudian, pada 2018 ini sudah ditetapkan hanya ada dua tambahan proyek nasional yang berkurang cukup banyak. Yang kedua one map policy, seluruh pemerintahan itu satu. Memang yang secara nasional baru 1:50.000 tapi sebagian sudah 1:5.000 kita akan meluncurkan ini oleh instansi pemerintah pada Agustus," pungkas Darmin. 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by