Pemerintah Sepakat Subsidi Solar Naik Jadi Rp 2.000 per Liter Tahun Ini

Pemerintah Subsidi Solar — Sejumlah kendaraan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kuningan Jakarta, Sabtu (5/5). Penambahan subsidi solar akan berkisar Rp 500 hingga Rp 1.500 per liter. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan tambahan subsidi Solar dari Rp 1.500 menjadi Rp 2.000 per liter. Penambahan besaran subsidi tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan indikator migas (ICP dan nilai tukar Rupiah).

Pemerintah pun menyetujui penambahan subsidi solar. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan subsidi tersebut telah dihitung bersama PT Pertamina, PT PLN, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Tambahan subsidi solar bertujuan menjaga 3 hal yaitu daya beli masyarakat, kondisi perusahaan dan kemampuan APBN.

"Kemarin keputusannya adalah kenaikan sebesar Rp 1.000 per liter menjadi Rp 2.000 per liter. Itu akan cukup memadai dikombinasikan dengan langkah yang dilakukan oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN di mana Pertamina melalui beberapa blok produksinya bisa mendapatkan tambahan penerimaan," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Dia mengatakan, penetapan tersebut juga dengan memperhatikan kebutuhan konsumsi yang berlaku di pasar serta dampaknya terhadap keuangan Pertamina sebagai perusahaan yang menjalankan penugasan dari pemerintah.

"Hitungan kebutuhan konsumsi dengan harga yang berlaku di pasar, dengan harga yang berlaku di dalam APBN. Kita memperkirakan untuk Pertamina perlu ditingkatkan supaya kondisi keuangan bisa berjalan secara baik," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah juga tengah mempertimbangkan penambahan subsidi untuk PT PLN. Mengingat adanya penambahan jumlah pelanggan baru sebanyak 1 juta untuk pelanggan dengan penggunaan daya 450 VA.

"Kemudian untuk PLN seperti yang sudah saya sampaikan dengan adanya penambahan 450 VA pelanggan baru sebanyak 1 juta, kami juga akan menambahkan anggaran untuk subsidi. Mekanisme nya akan kami sampaikan di laporan semester kepada dewan Pak Jonan juga sudah sampaikan ke Komisi VII," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Beri Sinyal Naikkan Harga BBM dan Elpiji Subsidi 3 Kg

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal pemerintah akan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan elpiji subsidi 3 kilogram (kg) pada 2019. Hal ini mengikuti kenaikan harga berbagai komoditas terutama harga minyak mentah dunia.

"Perlu kami sampaikan bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia mendorong kenaikan ICP (harga minyak mentah Indonesia) yang secara langsung akan meningkatkan komponen biaya produksi BBM (Solar), dalam hal ini termasuk elpiji. Peningkatan biaya produksi ini tentu saja akan menyebabkan naiknya harga keekonomian," ujarnya di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

"Tanpa adanya kebijakan penyesuaian harga, maka selisih antara harga keekonomian dan harga penetapan pemerintah akan semakin lebar dan pada akhirnya akan meningkatkan beban subsidi BBM khususnya elpiji tabung 3 Kg," dia menambahkan.

Sri Mulyani melanjutkan, tantangan kenaikan harga minyak mentah dunia juga berpotensi menimbulkan dampak multiplier lainnya. Apabila kenaikan harga minyak mentah diikuti oleh kenaikan harga BBM, maka akan berpotensi meningkatkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

"Namun di sisi lain, apabila tidak dilakukan kebijakan penyesuaian harga BBM dan listrik, akan memberikan tekanan terhadap fiskal maupun keuangan BUMN dan menciptakan distorsi ekonomi yang berdampak negatif bagi perekonomian jangka panjang," jelasnya.

Untuk itu, pemerintah akan mengambil langkah-langkah kebijakan yang optimal tanpa mengorbankan kemampuan daya beli masyarakat dan tetap menjaga kesehatan keuangan BUMN, serta menjaga tata kelola dan transparansi BUMN. Hal ini perlu dilakukan agar peran BUMN sebagai penggerak perekonomian nasional dapat dijalankan secara optimal dengan tetap menjaga corporate governance yang baik.

"Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengembangkan berbagai alternatif innovative financing, seperti sekuritisasi aset, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), Komodo Bond, kerja sama dengan investor strategis serta meningkatkan sinergi antar BUMN," tandasnya.

Reporter : Anggun P. Situmorang

Sumber : Merdeka.com