Gaji BPIP Disebut Capai Rp 112 Juta, Ini Kata Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara perihal besaran gaji Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal tersebut menyusul adanya pertanyaan dari sejumlah pihak terkait gaji anggota dewan yang disebut mencapai Rp 112 juta.

Sri Mulyani menyatakan, pada dasarnya, gaji pokok dan tunjangan jabatan yang diterima Dewan Pengarah BPIP, termasuk Megawati Soekarnoputri sebagai ketua, sama dengan yang diterima oleh pejabat pemerintah lain.

"Gajinya Rp 5 juta, tunjangan jabatan Rp 13 juta. Asuransi kesehatan, asuransi kematian masuk di situ Rp 4 juta-5 juta komponen transportasi dan komunikasi," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

‎Bahkan, ucap dia, tunjangan jabatan anggota Dewan Pengarah BPIP termasuk yang paling kecil jika dibandingkan tunjangan jabatan di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Yang membedakan dari pejabat negara, kalau gaji pokok hampir sama Rp 5 juta. Tunjangan bervariasi. Sebenarnya BPIP paling kecil, Rp 13 juta. Karena lembaga lain apakah eksekutif, yudikatif, legislatif bervariasi dari Rp 13 juta sampai puluhan juta," kata dia.

Sri Muyani menjelaskan, sejak dibentuk pada Juni 2017 lalu, para anggota Dewan Pengarah BPIP belum pernah menerima gaji dan tunjangan. Oleh sebab itu, pada 1 Juni mendatang pemerintah akan memberikan gaji dan tunjangan tersebut.

"Semenjak diumumkan Juni 2017 sampai sekarang belum ada pembayaran, mereka sudah bekerja hampir setahun belum ada gaji, tunjangan, bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada. Peringatan 1 Juni kita akan memberikan anggaran yang sementara karena belum dibayarkan. Komponen sebagai badan bahwa mereka memiliki hak keuangan. Hak keuangan sama dengan seluruh pejabat negara yaitu hanya Rp 5 juta. Disebut tunjangan jabatan itu Rp 13 juta. Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," tandas dia.

Sama seperti lembaga negara lain, BPIP juga mendapatkan dukungan anggaran lain seperti untuk transportasi, komunikasi dan lain-lain. Selain itu juga ada asuransi berupa asuransi kesehatan dan asuransi jiwa.

"Sisanya suatu dukungan terhadap kegiatan. Seperti transportasi, untuk pertemuan, komunikasi, seperti lembaga yang mereka harus menjelaskan yang memang sudah ditetapkan oleh negara dalam hal itu Pembinaan Pancasila ideologi yang sangat penting dan akhir-akhir ini banyak erosi terhadap ideologi Pancasila sehingga pembinaan menjadi penting. Untuk menjalankan itu banyak aktivitas, transportasi, komunikasi, pertemuan itulah yang masuk komponen hak keuangan.‎ Ditambah lagi sama dengan pejabat lain hak asuransi kesehatan dan jiwa," tandas dia.