Sukses

Tak Dapat Proyek Infrastruktur, JK Minta Kontraktor Swasta Tetap Berkompetisi

Gapensi juga meminta ada batasan BUMN dalam mengikuti proyek.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta kepada Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) agar terus berkompetisi. Hal ini agar dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur yang sedang digarap pemerintah.

Sebelumnya, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Gapensi Andi Rukman N mengeluhkan kepada JK karena beberapa proyek dikuasasi oleh BUMN.

"Pak Wapres bilang ini persaingan. Silahkan berkompetisi," kata Andi di kantor Wapres, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).

Dalam pertemuan tersebut Andi menjelaskan dari 147 ribu anggotanya masih menunggu nawacita Jokowi-JK terkait pelaksana infrastruktur.

Dia menjelaskan anggotanya hanya satu persen yang dilibatkan dalam proyek pemerintah. Seharusnya dari satu persen tersebut kata Andi bisa bersinergi dengan pihak BUMN.

"1 persen saja itu saja pengusaha besar (swasta), 1 persen  pengusaha yang besar, 1 persen coba dimanfaatkan benar-benar untuk bisa bergabung dengan BUMN itu," papar Andi.

Gapensi juga meminta ada batasan BUMN dalam mengikuti proyek.Pihaknya meminta agar BUMN tidak boleh ikut dalam proyek di bawah Rp 50 Miliar Sehingga bisa bersinergi dengan para pengusaha daerah.

Terkait hal tersebut Jusuf Kalla, kata Andi akan menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono untuk membicarakan lebih lanjut terkait batasan nilai proyek untuk BUMN. Agar para pengusaha swasta di daerah diberikan kesempatan untuk mendapatkan lahan garapan.

"Dan InsyaAllah Pak Wapres akan menyampaikan lagi kepada Pak Menteri PU supaya mengimplenetasikan nilai tersebut supaya memberikan kesempatan kepada para pengusaha yang ada di swsata dan daerah. Jadi ada sinergi antara BUMN dan swasta," tutur Andi.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Banyak Kontraktor Swasta Bangkrut karena Telat Dibayar

Sebelumnya, Pengusaha meminta kepada pemerintah terutama kepada untuk memperbesar peran swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur.

Saat ini, hanya sebagian kecil dari perusahaan karya atau kontraktor swasta yang mendapat proyek pembangunan infrastruktur. Wakil Ketua Umum III Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Bambang Rahmadi mengatakan dari total proyek infrastruktur yang saat ini tengah digenjot pemerintah, swasta mendapat porsi 40 persen.

Porsi tersebut dinilai masih rendah, mengingat banyaknya perusahaan karya swasta di Indonesia. Sedangkan dengan total investasi yang sangat besar, yakni mencapai Rp 4.000 Triliun, semuanya didominasi oleh perusahaan plat merah karya yang hanya berjumlah 8 perusahaan.

"Besar sekali Rp 4.000 triliun. Tapi kemudian itu hanya dibagi 8 kontraktor (BUMN) sementara ada 140 ribu kontraktor (swasta) kebagian kuenya hanya kurang lebih 40 persen. Kan ini timpang," kata Bambang, Rabu 14 Maret 2018.

Selama ini swasta banyak yang hanya sebatas dijadikan sebagai sub kontraktor dengan pembayaran yang tidak tepat waktu."Bahkan swasta nasional sempat bangkrut karena tidak dibayar-bayar saat jadi sub kontraktor BUMN. Itu yang di asosiasi dapat laporan dari teman-teman di daerah seperti itu," imbuhnya.

Bambang berharap, perusahaan BUMN setidaknya lebih banyak menggandeng swasta sebagai mitra usaha, sehingga diharapkan swasta nasional bisa ikut tumbuh seiring berkembangnya jumlah infrastruktur yang sedang dibangun.

"Sehingga porsi BUMN tidak terlalu besar. Sertakan kita sebagai partner jangan hanya sebagai sub kontraktor. Karena faktanya di lapangan sub kontraktor bayarnya lama dengan alasan ini dan itu.

"Selain itu, Bambang meminta agar perusahaan BUMN tidak menguasai semua sektor dengan membuat banyak anak cucu perusahaan. Sebab, jika kondisi ini terus berlanjut, Bambang mengatakan bukan tidak mungkin sentimen swasta pada BUMN akan menjadi negatif.

"Saya takut kalau ini tidak segera diperbaiki sentimen swasta kepada BUMN ini muncul jadi massive jadi gerakan nasional atau sosial yang bisa bahayakan apa yang dicita-citakan oleh Jokowi. Jokowi itu kerjanya sudah bagus di mana infrastruktur digenjot tapi porsinya tolong dibagi dong." tutur dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.