Keputusan Penambahan Subsidi Solar di Tangan Sri Mulyani

Pemerintah Subsidi Solar — Sejumlah kendaraan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kuningan Jakarta, Sabtu (5/5). Pemerintah berencana untuk menambah subsidi solar di tengah harga minyak dunia yang sedang naik. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan keputusan mekanisme tambahan subsidi Solar ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan subsidi Solar bertujuan untuk meringankan beban PT Pertamina (Persero).

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, ‎Kementerian ESDM telah mengusulkan tambahan subsidi Solar sebesar Rp 1.000 per liter dari sebelumnya Rp 500 per liter. Jika penambaha subsidi ini dikabulkan maka total subsidi solar menjadi sebesar Rp 1.500 per liter.

"Usulan dari Kementerian ESDM ada penambahan subsidi. Nah itu kami usulkan segitu (menjadi Rp 1.500 per liter). Kami tunggu dari Kementerian Keuangan," kata Arcandra, di Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Usulan tambahan subsidi Rp 1.000 per liter mempertimbangkan arus kas Pertamina. Pasalnya, saat harga minyak dunia naik pemerintah memutuskan harga Solar tetap, tidak mengikuti pergerakan harga minyak.

‎"Penentuan Rp 1.000 per liter itu meliihat dari cash flow Pertamina. Memang dibutuhkan tambahan subsidi," tutur Arcandra.

Usulan tambahan subsidi Solar akan diolah Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan terlebih dahulu. Sedangkan untuk mekanisme sumber tambahan subsidi, Kementerian ESDM juga menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani tersebut.

"Nanti diolah sama BKF dan Tim Bu Ani (Sri Mulyani). Coba Tanya Bu Ani, akn bendahara negara dia," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Langkah Sri Mulyani Bayar Tambahan Subsidi Solar

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah membahas rencana kenaikan subsidi tersebut. Pembayaran tambahan subsidi solar akan dibayarkan sesuai dengan rekomendasi setelah audit BPK.

"Kemarin kita sudah membahas, mekanisme untuk penyelesaian biasanya BPK yang ke depan. Kemarin sudah cukup besar yang dibayar sesuai dengan audit," ujar dia pada 18 Mei 2018.

Oleh karena itu, penambahan subsidi solar akibat naiknya harga minyak dunia juga akan menempuh mekanisme pembayaran pasca diaudit BPK. "Dan yang sekarang kita menunggu audit BPK lalu untuk membayar yang selanjutnya," ujar dia.

Sri Mulyani kembali menegaskan penambahan subsidi solar tidak akan akan dimasukkan dalam APBNP. "Oh enggak (dalam APBNP)," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Petugas sempat mengalami kesulitan saat memadamkan api. Selain lokasi yang cukup jauh dari jangkauan, kebakaran meluas karena tumpahan minyak solar yang terbawa arus air.

Arcandra Tahar
Pejabat
Arcandra Tahar dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral
Lihat Selengkapnya
Arcandra Tahar
Kementerian ESDM
Organisasi
Kementerian ESDM adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi, dan sumber daya mineral.
Lihat Selengkapnya
Kementerian ESDM
Pertamina
Perusahaan
Pertamina merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bertugas mengelola pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Pertamina
Subsidi Solar