Sukses

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen di 2019

Momentum pertumbuhan investasi dan ekspor perlu terus dipelihara, berbagai perizinan dan regulasi yang menghambat baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah harus dihilangkan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2019 di level 5,8 persen. Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi 2018 yang di angka 5,4 persen. 

"Pada 2019 pemerintah telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 hingga 5,8 persen," ujar Sri Mulyani saat memberi paparan Kerangka RAPBN 2019 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Sasaran pertumbuhan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal.

"Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan diarahkan untuk mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas," jelasnya.

Sementara itu dari sisi sektoral, ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja akan terus didorong agar tumbuh berkembang. Dengan makin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh.

"Untuk itu, industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah yang efisien perlu diperkuat, dengan tetap mengembangkan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian. Pemerintah terus mendorong pengembangan industri berbasis ekonomi digital yang membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berdaya saing," jelasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Manfaatkan Momentum

Sri Mulyani melanjutkan, momentum pertumbuhan investasi dan ekspor perlu terus dipelihara, berbagai perijinan dan regulasi yang menghambat baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah harus dihilangkan. Reformasi di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan juga terus dilakukan agar minat investasi semakin meningkat.

"Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.