Sri Mulyani Hadiri Rapat Paripurna Bersama DPR Bahas RAPBN 2019

Oleh Liputan6.com pada 18 Mei 2018, 11:38 WIB
Diperbarui 20 Mei 2018, 11:13 WIB
Kompak Kenakan Selendang, Bos IMF dan Sri Mulyani Buka Konferensi Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. 

Ketua DPR Bambang Soesatyo, berharap pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dapat mengendalikan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ( AS). Seperti diketahui, nilai tukar rupiah terus melemah sejak Maret 2018 hingga mencapai Rp 14.000 per USD. 

Angka ini cukup jauh meninggalkan target yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2018 sebesar Rp 13.400 per USD.  "DPR mengingatkan kepada pemerintah untuk mengantisipasi dampak depresiasi nilai tukar Rupiah, khususnya Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Untuk mengantisipasi fluktuasi nilai tukar mata uang Garuda yang terjadi dalam bebeerapa waktu terakhir, Bank Indonesia sebagai bank sentral telah intervensi dengan cara menggelontorkan cadangan devisa ke pasar. 

Selain itu, Bank Indonesia juga telah menaikkan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) pada Kamis 17 Mei 2018. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan laju nilai tukar rupiah.

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

 

2 of 2

Pemerintah Tambah Subsidi Solar Rp 10 Triliun dalam APBN-P 2018

Pemerintah Subsidi Solar
Suasana di SPBU Kuningan Jakarta, Sabtu (5/5). Pemerintah berencana untuk menambah subsidi solar di tengah harga minyak dunia yang sedang naik. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Pemerintah akan menambah anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar senilai Rp 10 triliun. Penambahan subsidi tersebut akan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2018.

"Ya untuk berapa biarkan saja itu dihitung, tapi ya memang sekitar Rp 10 triliun. (Melalui APBN-P?) Ya iyalah. Apalagi kalau bukan APBN-P," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat 5 Mei 2018.

Darmin menjelaskan, penambahan tersebut untuk membantu PT Pertamina (Persero) menjalankan tugas menyalurkan Premium dan Solar bukan hanya untuk luar Jawa, melainkan juga untuk daerah Jawa, Madura, Bali (Jamali).

"Artinya memang kemarin itu didiskusikan bagaimana supaya Pertamina kan dia rapat bagian pertama adalah menugaskan Pertamina menyalurkan Premium dan Solar bukan hanya di luar Jawa tapi juga di Jamali," jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, rencana ini telah dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan, serta Pertamina sebagai perusahaan negara yang melaksanakan penugasan.

"Nah untuk itu pasti dia (Pertamina) bebannya berat. Nah memang ada beberapa kemungkinan usulan dibicarakan oleh Menteri ESDM, ya Menkeu memilih ya sudahlah kalau begitu kita tambahkan saja subsidinya," tandas dia.

 

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓