4 BUMN Ini Jadi Andalan Presiden Jokowi Kembalikan Kejayaan Maritim

Oleh Ilyas Istianur Praditya pada 28 Apr 2018, 09:28 WIB
Pelabuhan sebagai pendukung utama poros maritim

Liputan6.com, Jakarta Pesiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Bahkan Jokowi ingin Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Untuk itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menugaskan 4 BUMN untuk membangun dan mengembangkan sejumlah sarana pelabuhan yang terbentang dari kawasan barat hingga timur Indonesia dan ditargetkan selesai pada 2019.

Keempat BUMN tersebut yakni PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang menuturkan, pembangunan pelabuhan tersebut gencar dilakukan demi terciptanya konektivitas antar wilayah di Tanah Air dan mewujudkan program tol laut yang dicanangkan pemerintah.

"Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo," kata Ahmad Bambang di Jakarta, Sabtu (28/4/2018).

Selain bisa menjadi alat pemersatu, lanjut dia, terciptanya konektivitas juga akan memberi dampak yang sangat positif bagi perekonomian. Di mana biaya logistik bisa turun dan berdampak pada penurunan harga-harga komoditas.

"BUMN akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegas dia.

Adapun detail proyek yang dikerjakan BUMN pelabuhan tersebut, PT Pelindo I kebagian membangun Terminal Petikemas Tanjung Pinang yang akan memiliki kapasitas 80 ribu TEUs.

Kemudian Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung yang akan memiliki kapasitas 700 ribu TEUs. Terminal Petikemas Belawan fase II yang akan memiliki kapasitas 3 juta TEUs dan Terminal Petikemas Sibolga yang akan memiliki 50 ribu TEUs. Semua proyek tersebut dijadwalkan akan rampung pada 2018.

 

2 of 2

Proyek Lain

20161025-Tol-Laut-IA6
Petugas berjaga didekat KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). Tol Laut tersebut bertujuan menekan disparitas harga di Natuna. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sementara PT Pelindo II atau Indonesia Port Corporation (IPC), membangun Terminal Kijang Pontianak yang akan memiliki kapasitas 1,5 juta TEUs yang dijadwalkan selesai pada 2019. Adapula Pelabuhan Sorong di Papua yang saat ini masih dalam proses uji kelayakan.

Kemudian PT Pelindo III, yang menggarap proyek Terminal Petikemas Teluk Lamong akan memiliki kapasitas 1,5 juta TEUs, Pembangunan Pelabuhan Benoa untuk Kapal Pesiar (5000 pax).

Selain itu juga ada pembangunan Pelabuhan dan Terminal Petikemas Gilimas, Lombok yang akan memiliki kapasitas 1juta TEUs + 5000 pax Cruise. Proyek ini ditargetkan akan selesai pada Mei 2019.

Pelindo III juga telah menyelesaikan pembangunan Terminal Petikemas yang sudah operasi pada 2017 dengan kapasitas 500 – 750 ribu TEUs. Pelabuhan tersebut, yakni Maumere, Waingapu, Kalabahi dan Kupang.

Sedangkan Pelindo IV akan menggarap proyek Makassar New Port dan Pelabuan Bitung. Proyek pengembangan Makassar New Port sendiri ditargetkan akan rampung pada 2019.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, dirangkai oleh 95.181 km garis pantai.

Selain itu, sekitar 64,97 persen wilayah Indonesia berupa laut dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar yang dilalui empat samudera.

Konsep menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) pada 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Upaya mencapai ini, agenda pembangunan Indonesia akan difokuskan pada 5 pilar utama, yaitu:membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.

Kemudian Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Serta menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.

Terakhir membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by
Tragedi Kabut Asap